Trilogis.id(DPRD BOALEMO) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Boalemo bersama perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar konsultasi intensif dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Pertemuan tersebut berfokus pada penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 di tengah kekhawatiran atas penurunan signifikan dana transfer dari pusat.
Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, secara langsung menyampaikan kekhawatiran tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dana transfer dari pusat mengalami penurunan. Ini tentu berdampak pada ruang fiskal daerah,” ujar Karyawan Eka Putra Noho.
Isu Utama yang Ditekankan Banggar:
- Dana Bagi Hasil (DBH): Anggota Banggar Arman Naway menyoroti menurunnya DBH dari sektor sawit dan tambang serta meminta kejelasan mekanisme penyaluran royalti.
- Beban Belanja Pegawai: Hardi Syam Mopangga mengkritik sentralistiknya pengelolaan anggaran daerah di tengah beban belanja pegawai yang tetap tinggi. Kemendagri (melalui Rooy Salamony) menegaskan aturan batas belanja pegawai di atas 30% akan berujung pada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).
- Program Beasiswa: Anggota Muhammad Amin mempertanyakan alokasi beasiswa. Rooy Salamony memastikan program beasiswa tetap bisa dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan maupun Kesra, termasuk untuk kegiatan keagamaan.
Respons Kemendagri: Perubahan Skema DAU ke Inpres
Perwakilan Ditjen Bina Keuda, Rooy Salamony, membenarkan bahwa alokasi DBH sawit akan diserahkan sesuai PP Nomor 12 dan 14. Ia juga mengungkapkan adanya perubahan skema besar DAU yang kini dialihkan ke program Instruksi Presiden (Inpres) senilai total Rp1.300 triliun.
Untuk mengakses dana Inpres ini, Pemda Boalemo harus mengajukan proposal melalui aplikasi KRISNA dan menyelaraskannya dengan enam program prioritas pusat, seperti Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat.
Terkait regulasi P3K dan tunjangan DPRD, Rooy menjelaskan bahwa PP Nomor 12 masih menjadi acuan, dan besaran tunjangan DPRD wajib menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
