Trilogis (Tajuk/Opini) — Pemeriksaan dugaan perjalanan dinas (Perdis) fiktif di lingkungan DPRD Kabupaten Boalemo memasuki babak yang kembali menyedot perhatian publik.
Pada Jumat, 14 Agustus 2026, dua anggota DPRD Boalemo (Ketua DPRD, dan 1 anggota )kembali terpantau menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo. Pemeriksaan tersebut menambah panjang daftar anggota legislatif yang telah dimintai keterangan dalam perkara dugaan perjalanan dinas pada tahun anggaran 2020–2021 dan 2022.
Sebelumnya, sedikitnya delapan anggota DPRD Boalemo telah diperiksa. Dengan pemeriksaan dua anggota pada Jumat ini, setidaknya 10 anggota DPRD telah terseret dalam rangkaian pemeriksaan yang tengah dilakukan aparat penegak hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Kejari Boalemo mengenai materi pemeriksaan maupun perkembangan status perkara tersebut. Apakah pemeriksaan ini merupakan bagian dari pendalaman dokumen, pencocokan keterangan, atau mengarah pada dugaan perbuatan melawan hukum, masih menunggu penjelasan resmi penyidik.
Bukan Lagi Sekadar Soal Perjalanan Dinas
Bagi publik, perkara ini tidak semata-mata berbicara tentang perjalanan dinas.
Ada pertanyaan yang jauh lebih besar: bagaimana mungkin anggaran perjalanan dinas yang seharusnya digunakan untuk menunjang tugas kedewanan justru harus ditelusuri aparat penegak hukum?
Apalagi DPRD merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah.
Jika dugaan perjalanan dinas fiktif tersebut nantinya terbukti secara hukum, maka persoalannya menjadi ironi besar. Lembaga yang seharusnya ikut memastikan uang rakyat digunakan secara tepat justru harus berhadapan dengan pemeriksaan terkait penggunaan anggaran perjalanan dinasnya sendiri.
Publik tentu belum boleh menghakimi siapa pun sebelum proses hukum memberikan kepastian.
Namun, publik juga tidak boleh kehilangan hak untuk bertanya.
Di tengah kondisi daerah yang menghadapi berbagai keterbatasan fiskal, masyarakat masih berhadapan dengan persoalan pekerjaan, pendapatan, kebutuhan pangan, pelayanan publik dan berbagai kebutuhan dasar lainnya.
Setiap rupiah APBD menjadi sangat berarti.
Karena itu, apabila benar terdapat perjalanan dinas yang tidak pernah dilakukan tetapi anggarannya dibayarkan, atau terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan perjalanan dinas yang sebenarnya, maka persoalannya bukan lagi sekadar administrasi.
Itu menyangkut uang rakyat dan amanah jabatan.
10 Aleg Diperiksa, Apa yang Sedang Dicari?
Pemeriksaan terhadap 10 anggota DPRD tentu menimbulkan pertanyaan publik: apa sebenarnya yang sedang dibongkar Kejari Boalemo?
Apakah hanya persoalan administrasi perjalanan dinas? Apakah terdapat perbedaan antara dokumen pertanggungjawaban dengan fakta perjalanan? Atau ada pola tertentu yang membuat perkara tersebut perlu didalami secara lebih serius?
Jawabannya tentu berada di tangan aparat penegak hukum.
Kejari Boalemo diharapkan dapat memberikan penjelasan secara proporsional ketika proses pemeriksaan telah memungkinkan untuk disampaikan kepada publik.
Sebab semakin banyak anggota DPRD yang diperiksa, semakin besar pula perhatian masyarakat terhadap perkara tersebut.
Dan publik tentu tidak ingin perkara ini berhenti pada sekadar “datang diperiksa, kemudian selesai tanpa penjelasan.”
Wakil Rakyat dan Uang Rakyat
Ada hal yang lebih prinsip dari sekadar siapa yang diperiksa dan siapa yang dipanggil.
Yakni kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD.
Anggota DPRD menerima gaji dan berbagai hak keuangan karena menjalankan mandat rakyat. Perjalanan dinas pun diberikan bukan sebagai fasilitas untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kedewanan.
Karena itu, jika ada dugaan penggunaan anggaran perjalanan dinas yang tidak semestinya, publik patut mempertanyakan sejauh mana prinsip amanah tersebut dijalankan.
Rakyat yang memilih mereka tentu tidak berharap uang daerah habis untuk perjalanan yang tidak jelas.
Rakyat berharap anggaran digunakan untuk memperbaiki jalan, meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, membuka lapangan pekerjaan dan menjawab kebutuhan masyarakat yang masih kesulitan memenuhi kehidupan sehari-hari.
Jangan sampai rakyat diminta berhemat karena daerah mengalami keterbatasan anggaran, sementara uang daerah justru diduga bocor melalui perjalanan dinas yang tidak pernah terjadi.
Namun sekali lagi, semua itu masih berada pada ranah dugaan sampai ada pembuktian dan kesimpulan hukum.
Kini bola berada di tangan Kejari Boalemo.
Dengan delapan anggota DPRD sebelumnya telah diperiksa dan dua lainnya kembali diperiksa pada Jumat, 14 Agustus 2026, publik menunggu satu hal: sejauh mana perkara dugaan perjalanan dinas fiktif DPRD Boalemo tahun 2020–2021 dan 2022 ini akan dibawa?
Apakah pemeriksaan 10 aleg ini akan menjadi pintu untuk membuka persoalan secara terang?
Ataukah publik kembali harus menunggu tanpa kepastian?
Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya soal perjalanan dinas. Yang dipertaruhkan adalah uang daerah, integritas lembaga, dan kepercayaan rakyat.
