Trilogis.id(Opini) – Dilantiknya Drs. Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali S.Sos, M.Si (PAHAM) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Periode 2025 – 2030, pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, mengirim harapan besar bagi masyarakat Boalemo untuk perubahan pengelolaan daerah yang lebih baik dengan sistem pemerintahan yang demokratis, adil dan inklusif.
Demi terwujudnya Kabupaten Boalemo yang Produktif adalah visi dan orientasi besar kedua tokoh ini sebagai langkah strategis menuju daerah yang Berdaya Saing Tahun 2030.
Dibekali pengalamandantercatat pernah mengarungi pemerintahan eksekutif diperiode sebelumnya dengan torehan tinta pembangunan Kabupaten Boalemo, menjadikan keduanya percaya diri mampu mewujudkan ambisi dan janji politiknya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tantangan dan Hambatan 100 Hari
Pemerintah Daerah yang baru jangan jumawa. Sebab, selain kebahagiaan atas pelantikan, menjawab tantangan dan hambatan masa transisi 100 hari kerja melalui “Quick Win” atau program hasil terbaik cepat (PHCT) itu yang lebih utama.
Kondisi hari ini semakin kompleks, tidak lagi sama dengan keadaan tempo hari ketika mereka menjabat sebelumnya. Alih-alih melaksanakan program kerja dalam kerangka 100 hari. Pasangan ini malah diwajibkan fokus terhadap implementasi program pemerintah pusat. Sehingga menjadi hambatan serius untuk menunaikan janji politik dalam 100 hari kerja
Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 belakangan ini dan ditambah dengan masalah kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) Boalemo menjadi tantangan serius.
Mengingat Program unggulan pasangan ini memiliki komitmen terhadap pembangunan infrastruktur dan perbaikan tatanan pemerintahan. Sementara itu, dalam inpres telah jelas pada diktum ketiga bahwa belanja atas pembangunan infrastruktur tergolong dalam kategori yang diefisienkan. Data menunjukkan untuk anggaran infrastruktur yang dipangkas sebesar 34,30%.
Belum lagi dalam diktum ke empat Inpres angka 4 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati/Walikota untuk mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. Kemudian dalam angka 5 ditegaskan pula bahwa memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik. Berdasarkan uraian itu, maka ini jadi tantangan dan hambatan yang tentu diselesaikan.
Lalu bagaimana langkah yang akan diambil pemerintahan Paham 100 hari kerja?
Kontruksi strategis “Quick Win” atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) adalah sebuah road map awal pemerintah yang baru. PHTC harus dibentuk oleh pasangan PAHAM dalam menjawab tantangan transisi 100 hari kerja memimpin Boalemo. Karena masalah daerah yang menjadi pekerjaan rumah tidak sedikit.
Mulai dari maraknya aktivitas PETI, masalah ekonomi, pemerintahan, pendidikan, hukum, sosial, kesehatan dan lainnya. Namun, sangat disayangkan sampai dengan sekarang, belum ada informasi terkait model kebijakan strategis atau Program hasil terbaik cepat (PHTC) dari pasangan ini. Mengingat dalam upaya menyelesaikan segala pekerjaan rumah, dibutuhkan langkah yang terukur dan cermat. Kolaborasi antara rum lahmudin
harus membuktikan bahwa pemerintahan inj mampu menyelesaikan tantangan, hambatan dan pekerjaan rumah mutakhir ini.
Terakhir, Pemerintah yang baru harus mampu mengambil langkah nyata yang menghasilkan perubahan positif bagi seluruh rakyat Boalemo. Sebab doa, cita cita dan harapan besar rakyat telah dimandatkan kepada bapak berdua. Selamat Bekerja!
Penulis: Gufran Yadjitala|Sekretaris HPMIB-G
Catatan: Segala bentuk yang ditimbulkan dengan tulisan ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya penulis.
