Camat bersama 12 Kades minta SK Dr. Hendriwan diperpanjang Kemendagri

- Jurnalis

Kamis, 16 Maret 2023 - 23:15 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id (Jakarta) – Guna mendapatkan penguatan dalam tata kelola Pemerintahan dan keuangan desa, Kepala Desa se-Kecamatan Tilamuta, sambangi Kementerian Dalam Negeri RI, Kamis, 16-03-2023.

Dipimpin langsung oleh Camat Tilamuta, Ruslin Limalo S.Pd., Para Ayahanda milenial itu bersilaturahmi dengan Dirjen Bina Desa Kemendagri RI.

Dalam pengantarnya, Ruslin menyampaikan ucapan Terima kasih kepada PJ bupati Boalemo yang telah memfasilitasi Kepala Desa kecamatan Tilamuta bersama Pak dirjen Bina Pemerintahan Desa, Dr Eko Prastyanto Purnomo putro S. SI. M. SI M.A.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adapun yang menjadi materi dalam pembahasan bersama Eko Prastyanto antara lain, Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik, Pemekaran Desa, Perbaikan kantor Desa dan Anggaran Dana Desa yang berkurang.

Yang menjadi penyampaiann kami kepada Dirjen Bina Desa yakni soal Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik, Pemekaran Desa, Perbaikan kantor Desa dan Anggaran Dana Desa yang berkurang,” ungkap Ruslin Limalo ketika dihubungi lewat telepon seluler melalui pendamping desa, Kamis 16,03-2023.

Disisi lain, melalui pak Dirjen, Ruslin Limalo bermohon, agar kiranya dapat kembali di Perpanjang masa tugas nya di kab Boalemo dan hal ini turut di aminkan oleh seluruh kepala Desa se Kecamatan Tilamuta.

Baca Juga :  Bupati Boalemo Tetapkan 1 Ramadhan 1447 H Jatuh pada 19 Februari 2026

Sementara itu,Dirjen Pemerintahan Desa, menyampaikan Terima kasih atas kehadiran bapak camat dan kepala Desa se-KecamatanTilamuta atas kunjungannya.

Baca Juga :  PKM & RSUD Kabupaten Boalemo siap jadi BLUD

Menurut Ruslin, Dirjen Pemerintah Desa meminta kepada Pemerintah Daerah agar memperhatikan dan mempertimbangkan soal pemekaran desa.

Terkait soal pemekaran Desa, Pemerintah Daerah juga harus dapat mempertimbangkan kemampuan Desa induk, artinya Desa induk sudah menjadi Desa swasembada, agar tidak membankan APBD Daerah, terkait soal pengurangan Dana Desa setiap tahun, salah satu nya adalah pemekaran

Berita Terkait

Duduk, diam, gaji akan masuk; Menanti Suara di Gedung Rakyat, Fungsi DPRD Boalemo Diduga Mati Suri?
Masih soal mobil yang di pinjam Kejati, Klarifikasi Jubir Pemda dan Kabag Umum tidak substantif
Mobil Baru untuk Kejati, BPJS Menunggak dan Petani Menunggu: Di Mana Prioritas Pemda?
Pemda Boalemo dan Kejati Gorontalo Ugal-ugalan?: Antara Perencanaan yang Gagal dan Dugaan Peminjaman Ilegal
Menakar Etika dan Independensi: Ujian Transparansi di Balik Peminjaman Kendaraan Dinas Pemda oleh Kejati
Rapor Merah PAHAM: Janji Pembangunan, Utang BPJS, dan Sejumlah Persoalan yang Belum Tuntas
Menyelamatkan Nyawa, Kehilangan Hak: Jeritan Nakes di Balik Penolakan Klaim BPJS

Berita Terkait

Senin, 29 Juni 2026 - 20:36 WITA

Duduk, diam, gaji akan masuk; Menanti Suara di Gedung Rakyat, Fungsi DPRD Boalemo Diduga Mati Suri?

Minggu, 28 Juni 2026 - 00:32 WITA

Masih soal mobil yang di pinjam Kejati, Klarifikasi Jubir Pemda dan Kabag Umum tidak substantif

Jumat, 26 Juni 2026 - 05:56 WITA

Mobil Baru untuk Kejati, BPJS Menunggak dan Petani Menunggu: Di Mana Prioritas Pemda?

Rabu, 24 Juni 2026 - 19:05 WITA

Pemda Boalemo dan Kejati Gorontalo Ugal-ugalan?: Antara Perencanaan yang Gagal dan Dugaan Peminjaman Ilegal

Rabu, 24 Juni 2026 - 18:31 WITA

Menakar Etika dan Independensi: Ujian Transparansi di Balik Peminjaman Kendaraan Dinas Pemda oleh Kejati

Berita Terbaru