Trilogis.id_(opini/Tajuk)(OPINI, 1 OKTOBER 2025)- Setiap tanggal 1 Oktober, kita serentak merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momen sakral yang mestinya menjadi penegasan fundamental bahwa Pancasila adalah dasar, jiwa, dan arah bernegara. Namun, di tengah hiruk pikuk upacara di Kabupaten Boalemo, semangat ini terasa seperti nyanyian hampa yang kehilangan makna substansialnya.
Pancasila mengajarkan lima pilar mulia: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Tetapi, hari ini, di Boalemo, kita wajib bertanya: Apakah kelima sila itu benar-benar hadir, atau hanya menjadi dekorasi peringatan di podium?
Ketuhanan: Topeng Religiusitas di Tengah Hibah Miliaran
Kita menyaksikan pemimpin daerah meneteskan air mata di panggung, menyebut masih banyak rakyat miskin yang perlu dibela. Namun, di balik payar panggung itu, kebijakan anggaran justru mengalir deras—proyek-proyek hibah miliaran rupiah disalurkan ke aparat penegak hukum, mulai dari Polres, Kodim, hingga Kejaksaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apakah ini wujud takwa yang hakiki? Atau sekadar topeng religiusitas yang dipamerkan di hadapan kamera? Alokasi dana yang masif, yang seharusnya bisa menjadi jaring pengaman sosial, dialihkan untuk memperkuat institusi yang seharusnya didanai pusat. Ini adalah ironi Ketuhanan yang dipertanyakan integritasnya.
Kemanusiaan dan Kerakyatan: Elit di Atas Hukum
Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Keempat (Kerakyatan) menjadi titik luka yang paling menganga.
Saat pandemi lalu, publik dikejutkan oleh kasus anggota DPRD yang tertangkap berpesta narkoba. Ajaibnya, kasus tersebut berakhir dengan “rehabilitasi” tanpa adanya putusan pengadilan yang bersifat mengikat. Bandingkan dengan nasib rakyat jelata yang terjerat kasus serupa, yang langsung dihantam vonis berat. Di mana letak keadilan dan peradaban itu? Hukum seolah tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Lembaga DPRD Boalemo, yang seharusnya menjadi rumah aspirasi, justru dicoreng dengan dugaan perjalanan dinas fiktif dan pemborosan anggaran. Bukannya menjadi representasi rakyat, lembaga perwakilan ini justru terkesan menjadi bagian dari elit yang sibuk mengamankan kursi dan kepentingan diri, menjauh dari hikmat kebijaksanaan permusyawaratan.
Persatuan dan Keadilan: Jargon Kosong
Persatuan Indonesia yang diserukan hanyalah ilusi yang dipoles baliho. Kekuasaan terfragmentasi, dibagi dalam kelompok-kelompok kepentingan yang memecah belah birokrasi dan masyarakat menjadi kubu “pro” dan “kontra”. Persatuan hanya terjadi di antara segelintir elit yang saling mengamankan posisi.
Dan yang paling menyakitkan, Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Rakyat masih berjuang melawan kemiskinan, harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Sementara itu, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya penggunaan anggaran daerah tanpa rasa tanggung jawab. Lalu, para pejabat berdiri gagah, seolah-olah merekalah yang “paling Pancasilais”.
Peringatan 1 Oktober di Boalemo mestinya menjadi hari introspeksi total, bukan sekadar rutinitas upacara. Pancasila harus hidup dalam setiap kebijakan yang berpihak pada keadilan, bukan menjadi jargon untuk menutupi kerakusan.
Jika kita benar-benar mengimani Kesaktian Pancasila, maka pemimpin Boalemo harus berani jujur, aparat penegak hukum harus tegak lurus tanpa pandang bulu, dan DPRD harus bersih dari segala bentuk korupsi. Tanpa komitmen itu, peringatan hari ini hanyalah sebuah parodi tragis—di mana Pancasila diagungkan di podium, tetapi diinjak-injak di ruang-ruang kekuasaan.
Penulis : Nanang Syawal
