Trilogis.id (Boalemo) – Kondisi infrastruktur yang layak seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara, tanpa memandang lokasi geografis. Namun, realitas yang dihadapi warga Dusun 4 Batu Potong, Desa Dulupi, Kabupaten Boalemo, menunjukkan bahwa akses terhadap pembangunan masih jauh dari merata.
Kerusakan jalan utama yang menjadi akses vital warga telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa perbaikan yang memadai. Jalan tersebut kini dalam kondisi rusak parah dan tidak layak pakai, membuat aktivitas warga terhambat, terutama para nelayan yang menggantungkan kehidupan ekonomi mereka pada jalur tersebut.
“Kerusakan jalan ini sudah terlalu lama dibiarkan. Seolah kami tidak dianggap bagian dari Kabupaten Boalemo,” ujar Aditya Hambali, warga Desa Dulupi, saat ditemui Trilogis.id.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dusun 4 Batu Potong bukanlah wilayah yang sunyi atau terpencil. Lebih dari 1.000 jiwa tinggal di sana, sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Jalan yang rusak ini menjadi satu-satunya jalur transportasi utama untuk mengangkut hasil tangkapan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius: di manakah letak keadilan pembangunan? Apakah desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan tidak berhak mendapatkan perhatian yang sama? Apakah suara masyarakat pinggiran tidak cukup nyaring untuk didengar?
Pemerintah Daerah Boalemo sejatinya memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Pembangunan bukan hanya soal proyek besar yang tampak di mata publik, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar warga di pelosok daerah.
“Kami tidak meminta kemewahan. Kami hanya ingin hak kami dipenuhi: akses jalan yang layak untuk hidup yang lebih baik,” tegas Aditya.
Masyarakat berharap, Pemda Boalemo segera mengambil tindakan konkret, turun langsung melihat kondisi di lapangan, dan mendengar jeritan warga Dulupi. Sudah saatnya kebijakan berpihak pada keadilan sosial, karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
Hingga berita Bini terbit, media masih akan melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerag pada haru kerja senin nanti.
