Pengambil Video Dugaan Pelanggaran Pemilu Bakal dilaporkan, Bagaimana Masa Depan Demokrasi Kita??

- Jurnalis

Sabtu, 20 Juli 2024 - 01:31 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id (Opini_Boalemo) –  Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 6 Boalemo-Pohuwato setelah Putusan Mahkamah Konstitusi sudah selesai.

Hal itu ditandai dengan dilaksanakannya Pleno terbuka Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Gorontalo dapil Gorontalo 6 hasil pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024, bertempat di Aula KPU Provinsi Gorontalo, Jumat, 18-7-2024.

Namun, sejumlah sedimentasi pada proses itu menyisakan beberapa persoalan yang perlu dipecahkan bersama.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari sejumlah aturan yang masih banyak terkesan dilanggar oleh Peserta Pemilu hingga pada orang-orang yang katanya sebagai Tim Sukses atau simpatisan para Calon.

Berharap Demokrasi bisa melahirkan para pemimpin yang baik dan berintegritas, Semua dugaan pelanggaran pun berujung pada pelaporan, dilaporkan, hingga berseliweran dipemberitaan sejumlah media online.

Baca Juga :  Tegas, Bawaslu Boalemo Tidak Main-main Dalam Penertiban Aps Rasa Apk

Alih-alih sesuai dengan cita-cita bersama, penyelesaian dugaan pelanggaran terhadap nilai demokrasi pun masih Jauh dari harapan sejumlah kalangan.

Baru-baru ini, Dugaan Pelanggaran Pemilu (dengan dugaan Money Politics) yang terjadi di salah satu desa di Kecamatan Dulupi yang berbuntut  dilaporkan oleh BEM Provinsi Gorontalo kepada Bawaslu Kabupaten Boalemo memasuki “Babak Baru”.

Pasalnya, Dugaan Pelanggaran Pemilu itu, malah akan berbalik arah untuk melaporkan pihak yang mengambil Video yang diketahui sebagai bukti yang dilampirkan Pelapor kepada Bawaslu.

Melalui Ketua Tim MY (Mikson Yapanto) Center, Muhammad Nuranda Poha mengaku akan melaporkan pengambil video yang menjadi bukti yang dilampirkan Pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Boalemo. ( https://wakilrakyat.co/dugaan-money-politik-mikson-ketua-my-center-diduga-disebar-anak-caleg-partai-perindo/)

Seperti diberitakan salah satu media, Nuranda Poha mengatakan bahwa pihaknya (MY Center,red) sudah melakukan kajian internal dan akan menempuh jalur hukum dengan dugaan pencemaran nama baik.

Baca Juga :  Tindak Lanjut UU ASN, Dikes Boalemo gelar Rapat Terbatas

Terkait hal itu, Penulis mengajak pembaca untuk fokus pada 2 point penting.

  1. Bagaimana Masa Depan Demokrasi ?

Pertanyaan ini muncul, disaat semua penyelenggara KPU dan Bawaslu hingga masyarakat diajak untuk memerangi Money Politics. Dari masyarakat Ilmiah, hingga lapisan masyarakat dengan penghasilan paling rendah pun kebagian tugas mulia itu.

Sosialisasi-sosialisasi pun banyak dilaksanakan, Pemantau pun sudah dibentuk dengan tujuan agar pelaksanaan Pemilu bisa melahirkan Pemimpin yang Baik, namun di sisi lain, ancaman untuk dipidana pun tidak bisa diberikan garansi oleh penyelenggara kepada masyarakat.

Sebut saja, pengambil video dugaan Pelanggaran Pemilu oleh salah satu caleg di PSU tanggal 13 Juli 2024 kemarin, malah akan dilaporkan sebagai pencemaran nama baik. Lantas apakah kita akan biarkan praktek-praktek seperti itu?

Dimana implementasi dari “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu” ?. Ketika rakyat ingin turut andil, malah menerima Boomerang dari tugas itu.

Baca Juga :  Anas Jusuf Hadiri Langsung Pembukaan SKPP Tingkat Dasar

Belum lagi tentang Asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketika masyarakat untuk Jujur melaporkan hal yang terjadi, malah justru terancam dipidana.

 2. Apa Perlindungan terhadap Pelapor dan Saksi

Mencoba mendalami kepada penyelenggara, Perlindungan Kepada Pelapor atau saksi ternyata belum diatur secara Komprehensif.

Mencoba mencari literatur dari semua media, Pelapor hingga saksi belum mendapatkan garansi untuk tidak dilaporkan kembali.

Kendati demikian, apakah dengan melaporkan saksi (pengambil video) akan benar-benar dilaporkan dan memenuhi unsur pidana, kita masih akan menunggu Laporan, pemeriksaan hingga proses penanganannya. Pada prinsipnya, penulis ingin menyampaikan bahwa “equality before the law“, (semua orang sama dihadapan Hukum”.

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD
Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan
Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD
Kematian Tragis di RSCG Boalemo: Ketika Dalih Manajemen Runtuh di Hadapan Hukum Kesehatan
GogoMax Hadir di Gorontalo, Tawarkan Layanan Digital Cepat dan Peluang Tambahan Penghasilan bagi Mitra Usaha
Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP
Pasca Lahiran, Ibu di Boalemo Meninggal: Benar Ada Malapraktik di RSCG?
Kerugian Capai Rp2,1 M, Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Boalemo, Kejari Tetapkan Dua Tersangka

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:38 WITA

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD

Rabu, 18 November 2026 - 16:57 WITA

Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan

Rabu, 18 November 2026 - 01:19 WITA

Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD

Rabu, 18 November 2026 - 00:24 WITA

GogoMax Hadir di Gorontalo, Tawarkan Layanan Digital Cepat dan Peluang Tambahan Penghasilan bagi Mitra Usaha

Selasa, 17 November 2026 - 23:52 WITA

Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP

Berita Terbaru