JPPR Gorontalo : Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu turunkan Trust Public

- Jurnalis

Rabu, 3 Maret 2021 - 14:46 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id (Boalemo) – Dalam upaya melakukan pendidikan terhadap Pemilih, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Provinsi Gorontalo gelar webinar Nasional 03/03/2021

Mengusung tema “Paradoks Integritas Penyelenggara Pemilu”, Webinar turut diikuti Netfid Gorontalo, Generasi Melek Politik (GMP) Gorontalo, dan JaDI Gorontalo.

Kepada media ini, Koordinator JPPR Gorontalo Guslan Batalipu dalam pengantarnya menyampaikan diskusi ini digelar karena begitu merebaknya Pelanggaran kode etik penyelenggara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Selain merebaknya pelanggaran kode etik penyelenggara yang akan berpengaruh pada menurunnya trust public, kegiatan ini merupakan bagian dari kerja JPPR dalam upaya melakukan pendidikan pemilih”. Ungkap Pria yang akrab disapa Gus Lan.

Adapun narasumber dalam kegiatan webinar tersebut, Dahliah Umar dari Netfid Indonesia , Siti Haslina Said dari Koordinator Tim Pemeriksa Daerah Gorontalo, kemudian Ramsi Bokings dari Tim Seleksi Bawaslu Daerah Gorontalo 2018 dan dipandu oleh Faisal Saidi dari GMP Gorontalo.

Baca Juga :  Sekda Boalemo Kembali ingatkan netralitas ASN jelang Pemilu 2024

Dalam penyampaiannya, Ramsi Bokings menuturkan, “penyebab utama penyelenggara tidak berintegritas karena adanya rekomendasi atau intervensi Ormas-ormas”.

Ramsi juga menambahkan, “bentuklah penyelenggara pemilu dengan bersih yang baik dengan merekrut tim seleksi yang baik sehingga lahir penyelenggara yang baik dan berintegritas”.

Senada dengan itu, kepada seluruh Peserta Webinar, Siti Haslina Said menyampaikan “Jika ingin menciptakan pemilu berkredibilitas, jika ingin menciptakan pemilu berkualitas maka harus menciptakan penyelenggara yang berintegritas”.

Sementara itu, Dahliah Umar dalam closing statement menyampaikan dalam proses rekrutmen penyelenggara kita tidak boleh kemudian menghakimi ormas tidak penting, karena penyelenggara pemilu penting berlatar belakang organisasi, yang tidak boleh adalah orang yang berlatar berlatar belakang organisasi dipaksakan jadi penyelenggara padahal dia tidak memiliki kemampuan; “Itu yang tidak boleh”

Terakhir, Koordinator JPPR Gorontalo berharap kedepan kader kader Ormas yang masuk penyelenggara Pemilu harus meningkatkan kualitas supaya tidak perlu rekomendasi-rekomendasi.

Berita Terkait

Gorengan” Media yang Melenceng: Menepis Politisasi Boikot DPRD Boalemo dan Nyanyian Satir 5 Fraksi
Ketika Ring Parlemen Memaksa Sang Ketua Lempar Handuk
“Jebakan Hukum Formalistik” dalam Pembahasan KUA-PPAS Boalemo: Sebuah Catatan Kritis
Tanpa Ketua DPRD, Agenda Dewan Lebih Lancar: Fungsi Aleg Jalan Sebagaimana Mestinya
“Kursi Kosong”, Boikot Ketua DPRD Boalemo Berkepanjangan Lumpuhkan Nadi Legislasi dan Merugikan PDIP ?
Jangan Salah Tafsir, Pengawasan DPRD Bukan Tanpa Aturan
Jalan Rusak Parah Puluhan Tahun, Bupati Buta, DPRD Bisu; Uang Rakyat ke Mana?
Boikot untuk Ketua; DPRD Boalemo mulai Retak ??

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 02:13 WITA

Gorengan” Media yang Melenceng: Menepis Politisasi Boikot DPRD Boalemo dan Nyanyian Satir 5 Fraksi

Rabu, 22 Juli 2026 - 01:28 WITA

Ketika Ring Parlemen Memaksa Sang Ketua Lempar Handuk

Sabtu, 18 Juli 2026 - 22:34 WITA

“Jebakan Hukum Formalistik” dalam Pembahasan KUA-PPAS Boalemo: Sebuah Catatan Kritis

Sabtu, 18 Juli 2026 - 09:33 WITA

Tanpa Ketua DPRD, Agenda Dewan Lebih Lancar: Fungsi Aleg Jalan Sebagaimana Mestinya

Selasa, 7 Juli 2026 - 12:19 WITA

Jangan Salah Tafsir, Pengawasan DPRD Bukan Tanpa Aturan

Berita Terbaru

Daerah

Ketika Ring Parlemen Memaksa Sang Ketua Lempar Handuk

Rabu, 22 Jul 2026 - 01:28 WITA