Ketua GP Ansor Boalemo : Sekda Hinakan Diri Sendiri

- Jurnalis

Kamis, 9 Februari 2023 - 10:35 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id (Boalemo) – Berita Kontroversial tentang Sekda Boalemo menuai sorotan banyak pihak. Pasalnya berbagai rasionalitas muncul baik dari kelompok yang meminta penggantian Sekda maupun kelompok yang mengcounter penggantian tersebut. Banyak pertanyaan dimasyakarat, ada apa dengan Sekda? Kenapa Sekda harus di ganti? Kasim Maliu selaku Ketua GP Ansor Boalemo mengatakan, pertanyaan-pertanyaan itu tidak sulit dijawab. Kasim membeberkan beberapa asumsi dimana letak permasalahannya.

“makanya banyak sorotan sana sini. Contoh paling gampang  dalam beberapa kesempatan Sekda kerap kali terindikasi mengambil alih tugas dan fungsi Pj Bupati. Itu contohnya anggran KPU yang telah disepakati oleh badan anggaran dan TAPD, sayangnya ini tidak tidak terealisasi sesuai yang di paripurankan di tingkat DPRD, untuk TA anggaran 2023. ini asbabun nuzulnya,” terang Kasim kepada media ini.

Tak hanya itu, Kader Muda Nahdlatul Ulama Kabupaten Boalemo itu juga telah mengkaji dari sisi aturan menunjukkan bahwa Sekda tidak disiplin.

Terkait disiplin ASN jelas diatur dalam  PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain kasus disiplin, Intelektual Muda NU itu juga membeberkan masalah etik.

“apalagi Sekda mendapatkan “bantuan” anggaran studi doktoral dari APBD. Anggaran Rp 150 juta tidak sedikit. Ini tidak etis. Apakah pejabat sekelas Sekda layak dibantu?” tanya Mardin dengan kesal.

Dari sekian banyak kasus, Kasim meyakini dan telah mencatat ada beberapa kasus lainnya yang mengarah keranah hukum. Menurutnya paling tidak terkait kebijakan yang merugikan rakyat wajib dibeberkan lebih dulu.

”Kami sudah membangun konsolidasi dengan beberapa OKP, LSM, dan Pemuda akan mempresure persoalan lainnya. Kami akan selesaikan di level pusat (bersurat)” terang Kasim di Jakarta.

Kasim Maliu menganalisa SE (Surat Edaran) Mendagri  Nomor 821/5492/SJ terkait kewenangan Pj Bupati untuk meningkatkan disiplin ASN dilingkungan pemerintah daerah. Lebih lanjut, Dalam SE tersebut ternyata sah jika Pj Bupati memutasi dan memberhentikan ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.

”Kami kira dalam kajian kami, Pj Bupati punya kewenagan kuat. Dengan adanya SE mendagri, dengan mudah bisa mengganti Sekda. Kita tidak harus punya kajian hukum yang bertele-tele. Sebab, Itu eksplisit disebut dalam poin 4 bagian (a) dan (b).” kata Kasim.

Ketua Ansor Boalemo itu menegaskan kekhawatirannya kepada para pihak,  bahwa dalam paparannya tersebut masih dipersepsikan  kewilayah privat.

“Persfektif  ini semata-mata memotret kebijakan Sekda. Sekda merupakan jabatan publik, oleh karenanya tidak bisa diarahkan kewilayah privat atau individual. Karena secara pertanggungjawaban Sekda atau jabatan publik lainnya dipertanggungjawabkan secara hukum dihadapan  rakyat. Bahkan selaku umat beragama berpandangan bahwa jabatan ialah suatu amanah yang wajib dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa,”  ungkap Kasim.

Diakhir penyampaiannnya, Ketua GP Ansor yang keren ini terakhir menyampaikan kalimat argumentatif dan bermakna idealis, sebagai ciri bahwa beliau Kader NU yang kritis. Bahwa semua elemen jangan dibutakan oleh posisi atau pengaruh negatif dari kekuasaan.

“Semoga kita semua terhindar dari kesesatan berpikir dan kebutaan melihat realitas sosial yang terjadi. Terkahir saya berharap, jika kedepan beasiswa ini masih terus dil program kan oleh pemerintah daerah, maka wajib untuk memprioritaskan mahasiswa Boalemo yang studi S1 dan S 2 yang berada di wilayah gorontalo maupun di luar daerah, agar keadilan sosial dapat di rasakan, Wallahu’alam bissawab” tutupnya.

Berita Terkait

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD
Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan
Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD
Kematian Tragis di RSCG Boalemo: Ketika Dalih Manajemen Runtuh di Hadapan Hukum Kesehatan
Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP
Pasca Lahiran, Ibu di Boalemo Meninggal: Benar Ada Malapraktik di RSCG?
Kerugian Capai Rp2,1 M, Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Boalemo, Kejari Tetapkan Dua Tersangka
Nostalgia Koalisi Pilkada, Lahmudin Hambali Paparkan Arah Pembangunan Boalemo di Hadapan Kader PKB

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:38 WITA

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD

Rabu, 18 November 2026 - 16:57 WITA

Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan

Rabu, 18 November 2026 - 01:19 WITA

Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD

Selasa, 17 November 2026 - 23:52 WITA

Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP

Selasa, 17 November 2026 - 22:38 WITA

Pasca Lahiran, Ibu di Boalemo Meninggal: Benar Ada Malapraktik di RSCG?

Berita Terbaru