KPU Boalemo gelar uji Publik Dapil. Bertambah atau tetap?

- Jurnalis

Kamis, 15 Desember 2022 - 10:40 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id (Boalemo) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo gelar Uji Publik Penyusunan Penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Boalemo dalam Pemilu tahun 2024, kamis, 15-12-2022.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Asra Djibu menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan giat kedua untuk sosialisasi Penyusunan Penataan daerah pemilihan setelah sebelumnya dilaksanakan di bulan November.

Turut dihadiri oleh Perwakilan Kapolres Boalemo Kepala Lembaga Pemasyarakatan Boalemo, Perwakilan Dandim 1316, Camat, Partai Politik, Media dan Tokoh masyarakat, kegiatan dirangkaikan dengan Pemberian penghargaan Kepada lintas sektor yang sudah berkontribusi dalam pemenuhan data pemilu berkelanjutan.

“Kami (KPU;red) menegaskan bahwa untuk penyusunan penataan daerah pemilihan, KPU tidak berkepentingan apalagi mengambil keuntungan. sehingga untuk itu, giat ini kami buka seluas-luasnya untuk publik,” kata Asra saat membuka kegiatan, kamis 15-12-2022.

Asra juga menerangkan, Penataan daerah pemilihan sendiri merupakan amanah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 10 tahun 2022 Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Baca Juga :  Di Boalemo, ada 22 Orang terkonfirmasi Positif Corona
Ketua KPU Asra Djibu (Tengah) saat membuka kegiatan uji publik Penyusunan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi. trlgs

Diakhir penyampaiannya, Asra Djibu mengaku akan melanjutkan dan menyampaikan seluruh saran dan masukan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Gorontalo.

“jadi saran dari masyarakat dan partai politik kami sudah kantongi. ada yang menyarankan empat dan ada juga yang menyarankan untuk tetap tiga dapil. Bertambah atau tetap dengan tiga daerah pemilihan (Dapil), semua saran akan kami tindaklanjuti ke KPU RI melalui KPU Provinsi selaku pengambil keputusan,” pungkas Asra Djibu.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo Amir Koem menerangkan bahwa penataan daerah pemilihan merupakan Kepentingan Partai politik.

Baca Juga :  Reses di Mohungo, Lahmudin Hambali singgung masalah banjir hingga bantuan UMKM

Pasalnya, kata Amir dalam strategi pemenangan bisa ditentukan oleh partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum di tahun 2024 nanti.

Berita Terkait

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD
Puskesmas Berlian Gelar Kegiatan Prolanis Kelompok Diabetes, Perpaduan Senam, Cek Kesehatan, dan Edukasi Dokter
Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan
Percepat Eliminasi Tuberkulosis 2030, Tim Kemenkes dan Dinkes Gelar Tracing TB dan Cek Kesehatan Gratis di Desa Diloato
Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD
Kematian Tragis di RSCG Boalemo: Ketika Dalih Manajemen Runtuh di Hadapan Hukum Kesehatan
GogoMax Hadir di Gorontalo, Tawarkan Layanan Digital Cepat dan Peluang Tambahan Penghasilan bagi Mitra Usaha
Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:38 WITA

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD

Kamis, 19 November 2026 - 13:35 WITA

Puskesmas Berlian Gelar Kegiatan Prolanis Kelompok Diabetes, Perpaduan Senam, Cek Kesehatan, dan Edukasi Dokter

Rabu, 18 November 2026 - 16:57 WITA

Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan

Rabu, 18 November 2026 - 13:25 WITA

Percepat Eliminasi Tuberkulosis 2030, Tim Kemenkes dan Dinkes Gelar Tracing TB dan Cek Kesehatan Gratis di Desa Diloato

Rabu, 18 November 2026 - 01:19 WITA

Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD

Berita Terbaru