Trilogis.id_(Gorontalo) – Pemecatan Wahyu Moridu dari keanggotaan PDI Perjuangan sekaligus DPRD Provinsi Gorontalo kini memicu sorotan publik. Tuntutan agar proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi menguat, terutama dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil.
Dimas Bobihu, kader Himpunan Pelajar Mahasiswa Boalemo (HPMIB), menegaskan bahwa kursi kosong tersebut secara hukum semestinya diberikan kepada Dedy Hamzah, calon legislatif dengan perolehan suara terbanyak kedua pada Pemilihan Legislatif (Pileg) di daerah pemilihan (dapil) yang sama.
“Regulasi sudah jelas. PAW harus diberikan kepada calon dengan suara terbanyak berikutnya di dapil dan partai yang sama. Artinya, Dedy Hamzah adalah figur sah dan paling layak menggantikan Wahyu Moridu,” tegas Dimas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengutip sejumlah regulasi yang mengatur mekanisme PAW, antara lain:
UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) Pasal 405 Ayat (1) yang menyebut anggota DPRD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon suara terbanyak urutan berikutnya.
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 426 Ayat (1) dengan substansi serupa.
PKPU Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat (1) yang menegaskan kembali prinsip tersebut.
Menurutnya, apabila proses PAW tidak dijalankan sesuai aturan, maka akan menimbulkan ketidakadilan sekaligus membuka ruang intervensi politik yang mencederai hukum.
“Kami mengimbau kepada DPP PDI Perjuangan untuk memastikan DPD Gorontalo taat aturan partai dan mekanisme PAW yang sudah diatur negara. Proses ini harus bebas dari kepentingan lain, selain memulihkan kehormatan DPRD dan memenuhi amanah rakyat,” tegas Dimas.
Ia menambahkan, HPMIB akan terus mengawal proses PAW hingga hak politik Dedy Hamzah sebagai calon sah benar-benar terpenuhi.
“Ini bukan sekadar soal kursi, tapi soal keadilan politik dan penghormatan terhadap aturan hukum,” pungkasnya
