Trilogis.id_(GORONTALO) – Perdebatan terbuka antara Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, belakangan ini menuai beragam tanggapan publik. Namun, sejumlah anggota DPRD Provinsi Gorontalo menilai bahwa perbedaan pandangan tersebut merupakan hal yang wajar dalam dinamika politik daerah.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun, menegaskan bahwa dari perdebatan tersebut, pihak yang paling diuntungkan justru adalah rakyat.
“Perbedaan pendapat antara gubernur dan wali kota bukan persoalan pribadi, melainkan bentuk perhatian terhadap kepentingan masyarakat. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan berpihak pada publik,” ujar Ghalieb dalam diskusi daring Gorontalo Youth Summit 2025, Selasa (28/10/2025).ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, dalam konteks pemerintahan daerah, perdebatan semacam ini adalah bagian dari proses penyelarasan visi pembangunan.
“Dalam setiap perbedaan, ada nilai demokrasi yang tumbuh, dan hasil akhirnya selalu diarahkan untuk kemaslahatan rakyat,” katanya.
Sementara itu, Erwin Ismail, anggota DPRD Provinsi Gorontalo lainnya, menilai bahwa perdebatan antara Gusnar dan Adhan merupakan bagian dari gaya komunikasi politik keduanya.
“Gaya komunikasi politik Pak Gusnar dan Pak Adhan memang tegas dan terbuka. Publik perlu melihatnya sebagai dinamika yang sehat dalam pemerintahan, bukan konflik,” jelasnya.
Diskusi yang berlangsung interaktif melalui platform Zoom tersebut diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan muda, akademisi, dan aktivis. Tema perdebatan kepala daerah ini bahkan menjadi sorotan utama karena dinilai mencerminkan semangat transparansi dan keterbukaan dalam politik daerah.
Pada akhirnya, baik DPRD maupun peserta diskusi sepakat bahwa perbedaan pandangan antarpemimpin daerah merupakan bagian penting dari demokrasi lokal yang sehat—selama orientasinya tetap pada kepentingan rakyat.
