Trilogis.id (Boalemo) – Meskipun sudah melakukan Rapat Pleno oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Daerah terlihat tak peduli dengan persoalan Kepala Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, yang terpidana kasus Perzinahan.
Dinilai bisa berpotensi terjadi konflik sosial, sejumlah upaya masyarakat pun tak menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah yang kini dipimpin Dr. Sherman Moridu sebagai Penjabat Bupati yang dipercayakan Kemendagri tiga bulan lalu.
Sebut saja upaya rapat dengar pendapat, aksi demontrasi kedua yang tidak diterima oleh Bupati, hingga melakukan Blokade Kantor Desa Diloato, tuntutan masyarakat yang menolak diaktifkannya kembali Kades Diloato mantan terpidana ‘Perzinahan’ terkesan diabaikan oleh Penjabat Bupati Boalemo, Dr.Sherman Moridu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua BPD Diloato, Fitri Malopo, Selasa 15 Agustus lalu, mengatakan persoalan di Desa Diloato sudah berlangsung lama, namun tak pernah terselesaikan.
“Masalah ini sudah lama. Dan kami sudah lakukan langkah-langkah untuk mencari solusi. Sebelum pak Pj yang sekarang ini kami sudah beraudiensi dengan Pj sebelumnya. Dan apa yang kami sampaikan bahwa kasus kapala desa ini sudah melukai dan mencedrai adat istiadat Gorontalo. Dan ini yang perlu dipertimbangkan pak Bupati,” Tutur Fitri.
Tak hanya sekali, Fitri juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan Pleno berulangkali dan disampaikan kepada pemerintah daerah. Namun kata dia tidak ada penyelesaian.
“Kami sudah melakukan Pleno berulang kali tapi tidak ada penyelesaian. Bahkan belum lama ini Pleno yang kami lakukan tembusan nya sampai ke Pj Gubernur Gorontalo,” Ujarnya.
Selain itu kata Fitri, jika persoalan ini terus dibiarkan, pihaknya mengkhawatirkan akan terjadi konflik sosial sembari bertanya apakah Pj. Bupati hanya menginginkan kegaduhan dan kekacauan di desa.
“Masyarakat ini tetap menolak. Yang saya khawatir akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan karena antusias masyarakat yang besar menolak pengaktifan kepala desa. Kami harap pemerintah daerah bisa mengkaji kembali apa yang sudah diputuskan demi keamanan masyarakat Diloato,” pungkasnya.
Berdasarkan pantauan wartawan media ini, sebelumnya masyarakat Diloato hingga Jumat (18/8/2023) kemarin masih melakukan aksi didepan kantor Desa Diloato sebagai bentuk penolakan kades Diloato.
