Trilogis .id – Klaim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo soal pemberian beasiswa penuh kepada 50 mahasiswa kurang mampu mulai menuai tanda tanya besar.
Pasalnya, program yang disebut-sebut sebagai “komitmen peningkatan kualitas SDM” itu tidak pernah terdengar prosesnya di publik, namun tiba-tiba sudah sampai pada tahap kelengkapan dokumen dan keberangkatan.
Sejumlah pihak menilai, program beasiswa ini terkesan dilaksanakan secara tertutup tanpa ada mekanisme pengumuman resmi, sosialisasi, maupun seleksi yang jelas. Padahal, kebijakan yang menggunakan anggaran publik semestinya dijalankan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau benar ini program beasiswa untuk masyarakat Boalemo, mengapa tidak ada informasi yang disampaikan sebelumnya? Tahu-tahu sudah diumumkan ada 50 mahasiswa yang siap berangkat, ini jelas tidak etis,” ujar salah seorang pemerhati kebijakan publik.
Pertanyaan dari Pemuda Gorontalo
Kritik senada juga datang dari Pemuda Gorontalo, Kevin Sairullah. Ia menilai Pemkab Boalemo wajib menjelaskan secara terbuka bagaimana mekanisme seleksi penerima beasiswa tersebut.
“Sampai saat ini, publik belum mendapat penjelasan terbuka terkait mekanisme seleksi penerima. Bagaimana syarat pendaftaran, kriteria akademik, verifikasi ekonomi keluarga, hingga siapa yang berhak menentukan penerima masih belum jelas. Tanpa keterbukaan, publik bisa menilai program ini rawan pilih kasih dan tidak merata,” ujar Kevin.
Minimnya Sosialisasi
Menurutnya, program sebesar ini seharusnya diumumkan secara luas di desa-desa, sekolah, hingga media lokal.
“Jika informasi hanya beredar terbatas, kesempatan pelajar lain dari keluarga kurang mampu otomatis tertutup,” tambahnya.“tambahnya.
Diduga Melanggar Etika Kepantasan
Publik pun mempertanyakan dasar pemilihan 50 mahasiswa penerima beasiswa tersebut. Apakah melalui mekanisme seleksi terbuka? Siapa saja nama-nama penerima manfaat? Dan apa indikator penetapannya?
“Kalau memang ini program serius, Pemkab wajib buka-bukaan. Jangan sampai ada kesan hanya untuk kelompok tertentu. Kalau tidak transparan, bisa dianggap melanggar etika kepantasan dalam pengelolaan kebijakan publik,” tegas Kevin.
Desakan untuk Dibuka ke Publik
Sejumlah pihak mendesak agar Pemkab Boalemo segera mengumumkan secara resmi nama-nama 50 mahasiswa penerima beasiswa, termasuk menjelaskan proses seleksi dan kriteria yang digunakan.
Tanpa kejelasan itu, program yang digembar-gemborkan sebagai terobosan peningkatan SDM dikhawatirkan hanya akan menjadi pencitraan politik semata.
Dengan keberangkatan dijadwalkan pada 20 September 2025, waktu kian sempit bagi pemerintah daerah untuk meredam tanda tanya publik. Keterbukaan informasi menjadi satu-satunya jalan agar program ini tidak berubah menjadi polemik baru.
