Trilogis.id (Pemda Boalemo) – Pj. Bupati Boalemo Dr. Hendriwan M.Si., menerangkan alasan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yanh mengalami keterlambatan.
Sejumlah informasi yang beredar hingga spekulasi berseliweran di beranda Sosial Media (Sosmed) Facebook membuat reaksi dari refresentasi Masyarakat di gedung parlemen mempertanyakan kejelasannya kepada Pemerintah Daerah.
Disoal mengenai Keterlambatan TPP dan Insentif Aparat desa, berikut penjelasan Pj.Bupati Boalemo Dr. Hendriwan M.Si.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Terkait Pemerintah Daerah untuk dapat membayar seluruh hak – hak ASN dan Perangkat Desa Sebelum Cuti Bersama Idul Fitri Tahun 2023, yaitu Keterlambatan pembayaran TPP disebabkan, karena pemerintah daerah dalam menetapkan pemberian TPP kepada ASN ditetapkan dengan perkada setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri hal ini sebagaimana ketentuan dalam Kemendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020, untuk permohonan persetujuan TPP pemda telah mengajukan ke Kemendagri,” terang Hendriwan dalam Rapat Paripurna DPRD kamis, (13/4).
Dirinya menjelaskan, pada 25 Januari 2023, namun untuk proses validasi data, Pemda msh melakukan perbaikan atas rekomendasi perbaikan dari Kemendagri, dan pada tanggal 5 April 2023 persetujuan Kemendagri Bru di terbitkan sehingga Pemda setelah adanya persetujuan baru menetapkan perkada sebagai dasar pembayaran TPP yg di bulan April 2023 Terkait Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
Sementara terhadap Kendala Yang Dihadapi Sehingga Sampai Saat Ini Pengisian Pimpinan Perangkat Daerah Tersebut tidak kunjung dilaksanakan karena masih menunggu rekomendasi kemdendagri dan pertimbangan teknis dari BKN sesuai pepres no 116 Tahun 2022.
Menurutnya, Pemda Boalemo saat ini baru menerima dana transfer sebesar 22M, dimana masih difokuskan pada Standar Pelayanan Minimum yakni Kesehatan, Pendidikan dan PU.
“Dana transfer sebesar 22M, dimana masih difokuskan pada Standar Pelayanan Minimum yakni Kesehatan, Pendidikan dan PU. karena setelah dihitung hanya cukup untuk membayar 1 bulan, bukan dipotong, jadi kalau dana transfernya dilengkapi lagi, kami (Pemda Boalemo,red) akan melakukan pembayaran full,” pungkasnya.



















