Trilogis.id (Tajuk/Opini) – Hampir seratus hari sejak dilantik sebagai Bupati Boalemo, Rum Pagau tampak lebih sering wara-wiri ke pusat dengan dalih melobi anggaran. Potret ini seolah menjadi rutinitas klasik kepala daerah: berpose dengan tokoh penting, tanda tangan kesepakatan, lalu pulang membawa narasi pembangunan yang bombastis tapi hanya sekedar narasi pemberitaan semata.
Namun, yang menjadi sorotan bukan sekadar aktivitas seremonial itu. Di balik kesibukannya, keputusan kontroversial pelan-pelan bermunculan. Salah satunya—dan mungkin yang paling menyentuh urat nadi masyarakat—adalah penggantian nama Rumah Sakit Tani dan Nelayan menjadi Rumah Sakit Clara Gobel. Sebuah langkah yang bukan hanya simbolik, tapi juga sarat pesan politik.
Pertanyaannya sederhana namun menyakitkan: Kenapa nama yang begitu melekat dengan identitas petani dan nelayan harus dihapus? Bukankah fasilitas ini, seperti tertulis tebal dalam suara publik, adalah Milik Rakyat?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika ini bukan keputusan yang dilatari oleh politik balas budi atau upaya membangun dinasti, lalu apa urgensinya? Kenapa bukan memperbaiki manajemen rumah sakit yang disebut amburadul itu? Atau setidaknya, pilihlah fasilitas lain yang tidak menyentuh sejarah kolektif warga Boalemo.
Petani dan nelayan berhak atas penghormatan, bukan penghapusan
Masyarakat tak lupa bahwa rumah sakit ini dibangun sejak masa Bupati pertama, almarhum Iwan Bokings. Pergantian nama ini, seolah menyapu sejarah, menghapus jejak perjuangan, dan menyisakan luka simbolik bagi mereka yang selama ini menggantungkan harapan pada identitas sebagai petani dan nelayan.
Lebih jauh lagi, jika pergantian ini dianggap netral dan tak politis, bagaimana kita menjelaskan bahwa nama baru rumah sakit tersebut memiliki afiliasi yang jelas dengan tokoh dan partai penguasa saat ini?
Bukankah pola yang sama terjadi pada sejumlah infrastruktur lain, termasuk jembatan ikonik yang diberi nama tokoh dari partai yang sama?
Dan jangan lupa, Boalemo bukan sekadar kabupaten biasa. Wilayah ini memiliki sejarah panjang dalam dinamika politik Gorontalo. Bukan tidak mungkin, langkah ini bagian dari upaya membangun panggung politik jangka panjang—menanam simbol, membentuk narasi, dan perlahan membangun dinasti.
Sah-sah saja jika ada pembelaan bahwa semua dilakukan demi pembangunan. Tapi rakyat berhak curiga, karena pengalaman mengajarkan bahwa yang kerap dikorbankan pertama kali justru mereka yang paling lemah suaranya.
Tulisan ini bukan ajakan untuk membenci, tapi undangan untuk berpikir lebih jernih: apakah pembangunan harus mengorbankan sejarah? Apakah demokrasi masih bisa hidup jika semua langkah pemerintah dicurigai punya muatan politik?
Boalemo berhak atas pembangunan yang jujur, bukan sekadar narasi. Petani dan nelayan berhak atas penghormatan, bukan penghapusan.
Penulis : Reyn Daima| Anak Nelayan ujung Aspal
