Trilogis.id_(Opini/Tajuk) – Kebijakan Work From Anywhere (WFA) oleh Pemda Boalemo, dengan skema ASN masuk kantor tiga hari dan dua hari bekerja dari luar kantor, pada dasarnya memiliki tujuan yang patut diapresiasi. Secara teori, WFA dapat meningkatkan efisiensi anggaran, mengurangi biaya operasional kantor, menekan konsumsi listrik dan air, serta memberi fleksibilitas kerja yang berpotensi meningkatkan produktivitas ASN berbasis output.
Dalam birokrasi yang matang, WFA juga bisa memangkas waktu tidak produktif, mengurangi kemacetan, dan menurunkan biaya transportasi pegawai. Pada level kebijakan nasional, WFA adalah bagian dari transformasi kerja modern yang menuntut kinerja, bukan sekadar kehadiran fisik.
Namun masalahnya, efisiensi tidak boleh dipahami sempit sebagai penghematan internal pemerintah semata. Di daerah seperti Boalemo, efisiensi birokrasi justru berpotensi menjadi inefisiensi sosial dan ekonomi jika diterapkan tanpa kesiapan sistem dan konteks lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penghematan listrik kantor hari WFA, misalnya, tidak pernah dihitung berbanding lurus dengan hilangnya omzet UMKM di sekitar kantor pemerintah. Warung makan, kios fotokopi, kedai kopi, dan pedagang kecil kehilangan pelanggan rutin. Abang bentor kehilangan penumpang harian. Efisiensi anggaran pemerintah berubah menjadi biaya hidup yang harus ditanggung rakyat kecil.
Dari sisi kinerja, WFA hanya efektif jika ditopang indikator output yang terukur, sistem pelaporan digital yang disiplin, serta pengawasan yang kuat. Tanpa itu, efisiensi yang diklaim hanya berpindah bentuk, kantor hemat biaya, tapi pekerjaan menumpuk, pelayanan melambat, dan warga harus datang berulang kali, yang justru menambah biaya sosial dan ekonomi masyarakat.
Lebih jauh, efisiensi juga berarti ketepatan sasaran. Menyamakan OPD pelayanan langsung dengan OPD administratif dalam skema WFA adalah kekeliruan kebijakan. Pelayanan publik tidak mengenal hari “bekerja dari mana saja”. Ketika masyarakat datang dan pegawai tidak ada, maka efisiensi birokrasi telah dibayar mahal oleh waktu dan biaya warga.
Efisiensi sejati bukan sekadar ASN lebih fleksibel, melainkan pelayanan lebih cepat, ekonomi lokal tetap bergerak, dan kehadiran negara tidak berkurang. Jika WFA justru membuat pemerintah hadir hanya tiga hari, sementara rakyat harus menunggu lima hari, maka yang terjadi bukan efisiensi, melainkan pemindahan beban.
Pemda Boalemo masih punya ruang untuk memperbaiki kebijakan ini, membatasi WFA hanya pada OPD tertentu, menetapkan target kinerja berbasis output, membuka layanan publik penuh lima hari, serta menghitung dampak ekonomi lokal sebagai bagian dari evaluasi. Tanpa itu, WFA akan terus tampak efisien di laporan, tetapi terasa mahal di kehidupan nyata.
Terimakasih.
Penulis : Nanang Syawal
