Trilogis.id (Boalemo) – Salah satu warga desa Tenilo Kecamatan Tilamuta, Nekat lakukan aksi demonstrasi di Kantor Desa Tenilo, selasa, 7-1-2025.
Tampil seorang diri, Romin Dama membeberkan sejumlah persoalan yang menurutnya menjadi “buah bibir” masyarakat.
Sebut saja persoalan Bantuan Perahu, Romin mengatakan, Pemerintah Desa telah melanggar aturan. Pasalnya,Bantuan Perahu yang dianggarkan Pemerintah Desa bukan merupakan barang baru (Bekas).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bantaun perahu yang diberikan hanya perahu bekas yang di cat dan diperbaiki lalu diberikan kepada masyarakat,” beber Romin.
Tak hanya itu, Romin juga menyinggung soal bantuan sapi yang menurutnya Pemerintah Desa terlebih Kepala Desa sudah melanggar aturan.
“dari informasi yang berhasil saya (Romin,red) dapatkan dilapangan, Kepala Desa sudah melakukan pertemuan dengan pihak pengadaan,” ungkap Romin.
Bahkan, Menurut Romin, Pihak pengadaan Sapi merupakan teman dari Kepala Desa. Sehingga pengadaan Bantuan sapi yang bersumber dari Dana Desa tahun 2024 berpotensi adanya gratifikasi.
Diakhir penyampaiannnya, Romin juga menyampaikan persoalan pajak yang diduga tidak disetorkan ke Negara dengan alasan yang tak jelas.
Romin menuturkan, Uang Pajak terhadap dana desa tahun 2024 diduga terpakai hingga tak disetorkan ke kas negara.
Klarifikasi Kepala Desa
Bantuan Perahu
Saat dikonfirmasi kepada Kepala Desa, Rahman Ishak, membenarkan bahwa persoalan bantuan perahu itu ada yang Perahu bekas.
“jadi bantuan itu ada 3 perahu, 2 perahu baru dan 1 perahu bekas. Tapi sebelumnya kami sudah melakukan konfirmasi kepada penerima apakah setuju ketika hanya Perahu bekas. Dan penerima setuju dengan perahu itu,” terang Rahman Ishak, selasa, 7-1-2025.
Menurut Rahman, dipihak penyedia hanya tersedia 2 unit perahu, sementara waktu sudah tidak cukup lagi. sehingga alternatif Perahu bekas itu lahir dan disetujui penerima bantuan.
Bantaun Sapi
Soal Kepala Desa yang katanya sudah melakukan pertemuan dengan pihak pengadaan sapi, Rahman Ishak mengatakan bahwa dirinya hanya melakukan pengecekan terhadap ketersediaannya sapi yang bakal diberikan sebagai bantuan kepada masyarakat.
“Saya hanya melakukan pengecekan sapi Pak,” pungkasnya.
Padahal seharusnya, segala bentuk proses pengadaan barang dan jasa dari Survei toko,survei barang hingga survei harga merupakan domain krrja dari PK dan TPK.
Pajak ke Kas Negara.
Sementara untuk Pajak ke Negara yang menjadi kewajiban Pemerintah Desa dari Dana Desa, Rahman membenarkan adanya soal Pajak yang belum disetorkan.
Rahman mengatakan, Dirinya sudah mendapatkan pemberitahuan dari Kecamatan dan Kabupaten terkait persoalan pajak tersebut.
Berdasarkan informasi yang berhasil media ini rangkum, saat ini terjadi modus baru dalam pemasukan dokumen pajak ke Pihak Pemerintah Daerah. Kendati demikian, Media ini masih akan melakukan update terbaru terkait persoalan pajak tersebut.
