Trilogis.id (Boalemo) – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Boalemo, Hardi Syam Mopangga, menyampaikan pandangan tajamnya di hadapan para legislator dari berbagai daerah di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Orientasi DPRD yang berlangsung di Hotel Aston Jakarta, Senin (28/07).
Dalam paparannya, Hardi menyoroti berbagai isu krusial terkait tugas dan fungsi DPRD dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat rakyat. Ia juga tidak segan melontarkan kritik terhadap beberapa aspek yang menurutnya memerlukan perbaikan mendesak dalam pengelolaan negara.
Mopangga mengawali pernyataannya dengan menegaskan peran penting DPRD dalam fungsi budgeting, pengawasan, dan legislasi demi kesejahteraan rakyat. Namun, ia kemudian menyoroti sebuah realitas yang dianggapnya ironis dan menjadi perhatian seriusnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Republik kita ini kaya, memiliki sumber daya alam luar biasa, namun kekayaan kita hanya dinikmati oleh orang luar dibanding orang lokal. Dan ini adalah fakta di lapangan,” tegas Hardi. Pernyataan ini sontak menarik perhatian para peserta Bimtek, yang mengisyaratkan adanya kesenjangan serius dalam pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia.
Lebih lanjut, Hardi Syam Mopangga juga menyuarakan keresahannya terkait batas-batas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mendesak agar para legislator di daerah terus menekan pemerintah pusat agar tidak terjadi penarikan kewenangan yang berlebihan dari daerah.
“Jangan kewenangan daerah diambil oleh pusat, dan dirasa tidak adil bagi kita di daerah,” tegasnya.
Hardi menggarisbawahi bahwa banyak hal yang terjadi di daerah seringkali diproteksi atau diatur secara berlebihan oleh pusat. Menurutnya, banyaknya aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat dinilai tidak sebanding atau tidak relevan dengan kondisi dan penerapan di daerah. Hal ini, kata Hardi, menghambat inisiatif dan kemandirian pemerintah daerah dalam mengembangkan wilayahnya.
Argumen Hardi Syam Mopangga ini memberikan perspektif penting mengenai tantangan yang dihadapi oleh daerah dalam mengoptimalkan potensi dan kewenangan mereka di tengah sistem pemerintahan yang ada, sekaligus menjadi masukan dalam diskusi antar-legislator di tingkat nasional.
Di hadapan forum di Jakarta hardi membongkar ironi pendidikan kita : ada anak ingin sekolah, tapi ditolak. Bukan karena nakal, bukan karena tidak mampu, tapi karena lewat umur 15 tahun. Salah satunya, Mila, anak Boalemo yang ingin belajar, malah dianggap “tidak memenuhi syarat sistem”.
Ia menyebut aturan ini tidak relevan dan merugikan, khususnya bagi anak-anak dari wilayah tertinggal dan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi rendah.
Keberpihakan ini jelas dan menyatakan dirinya akan terus memperjuangkan hak-hak pendidikan anak di Boalemo. hardi telah memberikan isyarat agar sistem pendidikan nasional jangan hanya berbicara soal regulasi, tapi juga mampu memahami kenyataan sosial masyarakat di lapangan.
Disisi lain, hadapan forum di Jakarta Hardi Mopangga juga membeberkan ironi pendidikan di Kabupaten Boalemo.
“Ada anak ingin sekolah, tapi ditolak. Bukan karena nakal, bukan karena tidak mampu, tapi karena lewat umur 15 tahun. Salah satunya, Mila, anak Boalemo yang ingin belajar, malah dianggap “tidak memenuhi syarat sistem”.
Ia menyebut aturan ini tidak relevan dan merugikan, khususnya bagi anak-anak dari wilayah tertinggal dan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi rendah.https://www.facebook.com/share/v/1FGrfYahUo/?mibextid=wwXIfr
Keberpihakan ini jelas dan menyatakan dirinya akan terus memperjuangkan hak-hak pendidikan anak di Boalemo. hardi telah memberikan isyarat agar sistem pendidikan nasional jangan hanya berbicara soal regulasi, tapi juga mampu memahami kenyataan sosial masyarakat di lapangan.
