Dasar Hukum penghapusan aset. Bolehkah Tugu Jagung di Bongkar?

- Jurnalis

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 00:35 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id_(Boalemo) — Polemik seputar pembangunan Videotron di Kabupaten Boalemo, yang kabarnya menggantikan keberadaan Tugu Jagung, memantik pertanyaan mengenai dasar hukum pengelolaan aset daerah.

Proses pembongkaran aset lama dan pengadaan aset baru oleh pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang jelas, yang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

Payung Hukum Penghapusan dan Pembongkaran Aset

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pembongkaran Tugu Jagung, sebagai aset daerah, harus mengacu pada mekanisme pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Dasar hukum utama untuk tindakan ini adalah:

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 yang diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D. Regulasi ini mengatur siklus pengelolaan aset secara komprehensif, termasuk penghapusan dan pemusnahan.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang memberikan panduan teknis bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan aset.
Baca Juga :  Buka Pelayanan 7 Maret 2022. Berikut Fasilitas PKM Tilamuta yang baru

Berdasarkan peraturan tersebut, pembongkaran Tugu Jagung dapat dibenarkan jika memenuhi kriteria tertentu, seperti dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan daerah saat ini atau jika lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan yang dinilai lebih strategis, seperti pemasangan Videotron.

Proses pembongkaran idealnya didahului dengan kajian teknis dan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Landasan Pengadaan dan Penggantian Aset Baru: Videotron

Di sisi lain, pengadaan Videotron sebagai aset baru juga memiliki dasar hukum yang jelas, meliputi:

  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam pengelolaan aset.
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur alokasi anggaran untuk pengadaan barang dan jasa.
  • Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 yang diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres ini mengatur tata cara pengadaan Videotron, mulai dari perencanaan hingga serah terima.
  • Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 juga mengatur perencanaan kebutuhan BMN/D dan penganggarannya dalam APBD.
Baca Juga :  Buntut Pengaktifan Kades Terpidana Perzinahan, Ibu-ibu blokade Kantor Desa

Pengadaan Videotron seharusnya melalui mekanisme perencanaan yang matang, penganggaran yang transparan dalam APBD, serta proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca Juga :  Merubah Wajah Kota, Pemda Bangun kerjasama dengan PT Gemilang Utama

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset

Keterkaitan antara pembongkaran Tugu Jagung dan pengadaan Videotron idealnya tercermin dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Penghapusan aset lama seharusnya diikuti dengan perencanaan dan penganggaran aset baru. Proses ini harus terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Polemik yang muncul di Boalemo menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan aset daerah.

Masyarakat berhak mengetahui dasar pertimbangan pembongkaran aset yang sudah ada dan urgensi pengadaan aset baru, serta memastikan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Terkait

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD
Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan
Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD
Kematian Tragis di RSCG Boalemo: Ketika Dalih Manajemen Runtuh di Hadapan Hukum Kesehatan
GogoMax Hadir di Gorontalo, Tawarkan Layanan Digital Cepat dan Peluang Tambahan Penghasilan bagi Mitra Usaha
Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP
Bukan Sekadar Lomba, Bupati Rum Pagau Dorong Posyandu Berikan Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Nostalgia Koalisi Pilkada, Lahmudin Hambali Paparkan Arah Pembangunan Boalemo di Hadapan Kader PKB

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:38 WITA

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD

Rabu, 18 November 2026 - 16:57 WITA

Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan

Rabu, 18 November 2026 - 01:19 WITA

Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD

Rabu, 18 November 2026 - 00:24 WITA

GogoMax Hadir di Gorontalo, Tawarkan Layanan Digital Cepat dan Peluang Tambahan Penghasilan bagi Mitra Usaha

Selasa, 17 November 2026 - 23:52 WITA

Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP

Berita Terbaru