Trilogis (Opini/Tajuk) — Kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Boalemo saat ini sedang menghadapi ujian integritas yang serius. Berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini—mulai dari lelang jabatan hingga penunjukan posisi strategis—tidak bisa dilihat sebagai kejadian prosedural semata. Sebaliknya, ini adalah cerminan dari arsitektur birokrasi yang tampaknya didesain bukan berdasarkan merit system, melainkan sandera Dendam Politik lama dan kepentingan kelompok.
1. Penumpang Gelap dan Runtuhnya Menara Meritokrasi
Simbol paling kasat mata dari matinya meritokrasi di Boalemo adalah munculnya fenomena “Penumpang Gelap di BKAD”. Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama pada Badan Keuangan dan Aset Daerah tanpa melalui proses lelang jabatan yang transparan adalah pelanggaran etika administrasi yang berat. Bagaimana publik bisa percaya pada akuntabilitas keuangan daerah jika nakhodanya dipilih melalui “jalur belakang” yang gelap? BKAD kini menjadi simbol “jarahan” politik, bukan pusat profesionalisme.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
2. Sang Profesor dan Memori Kegagalan Masa Lalu
Krisis ini semakin ironis dengan hadirnya Prof. Dr. Nurdin Baderan yang kini dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda). Sebagai seorang akademisi dengan gelar tertinggi, publik awalnya menaruh harapan pada reformasi birokrasi. Namun, rekam jejaknya justru memicu skeptisisme yang mendalam.
Publik tidak lupa bahwa saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian di masa lalu, program unggulan Kakao gagal total. Kegagalan tersebut bukan tanpa sebab; ada kesalahan fatal dalam mitigasi dan pemetaan wilayah, seperti penanaman di wilayah pesisir yang tidak sesuai dengan karakteristik tanaman. Menempatkan figur yang pernah gagal dalam kebijakan strategis di posisi administratif tertinggi (Sekda) adalah bentuk manajemen risiko yang buruk. Gelar profesor seolah hanya menjadi tirai untuk menutupi rapor merah masa lalu.
3. Ironi Sekda Luar Daerah dan Pengabaian Kader Internal
Klaim mengenai kurangnya SDM internal Boalemo sering digunakan sebagai apologi untuk membenarkan penunjukan figur dari luar daerah. Ini adalah ironi yang menyakitkan sekaligus penghinaan terhadap proses kaderisasi internal.
Padahal, Boalemo tidak kekurangan kader yang mumpuni. Sebagai pembanding, Sekda sebelumnya adalah seorang ASN yang telah mengikuti Pelatihan Kader Nasional, sebuah standar tertinggi dalam kepemimpinan birokrasi. Dengan mengabaikan kader internal yang sudah “terdidik dan teruji” secara nasional demi mendatangkan figur luar yang memiliki catatan kegagalan, kepemimpinan saat ini seolah sedang melakukan sabotase terhadap masa depan birokrasi Boalemo sendiri.
4. Dendam Politik sebagai Panglima
Di balik semua kekacauan prosedural ini, terdapat benang merah yang mengarah pada narasi Dendam Politik. Berbagai kebijakan mutasi dan pengisian jabatan tampak sarat dengan nuansa pembersihan elemen masa lalu. Prahara di birokrasi ini bukanlah demi peningkatan kinerja, melainkan konsolidasi kekuatan politik pasca-pilkada. Dendam politik telah menjadi “panglima” yang mendikte siapa yang boleh menjabat, mengabaikan fakta bahwa birokrasi seharusnya netral dan profesional.
Kesimpulan
Birokrasi Boalemo sedang sakit. Ia tidak lagi berfungsi sebagai pelayan publik yang objektif, melainkan alat konsolidasi kekuasaan. Jika “Penumpang Gelap” diizinkan memimpin lembaga keuangan, kegagalan masa lalu di Dinas Pertanian justru dihadiahi jabatan Sekda, dan kader nasional internal disingkirkan demi kepentingan politik, maka rakyat Boalemo-lah yang akan menanggung kerugiannya. Kepemimpinan hari ini sedang membangun monumen kegagalan di atas sisa-sisa reruntuhan meritokrasi.
Penulis : Redaksi
