Trilogis (Opini/Tajuk) — Dunia pendidikan kita hari ini sedang mempertontonkan sebuah drama yang getir. Di tengah hiruk-pikuk upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, kita justru menyaksikan sebuah fenomena “kanibalisme” intelektual yang dilakukan secara terang-terangan oleh pemegang otoritas birokrasi. Bagaimana tidak? Ketika seorang pendidik berprestasi atau Kepala Sekolah yang tengah mekar dedikasinya di akar rumput tiba-tiba “diculik” untuk mengisi kursi dingin jabatan struktural, kita sebenarnya sedang merampok hak anak-anak bangsa demi kepentingan sesaat.
Pendidik: Bukan Cadangan Birokrasi
Menarik seorang Kepala Sekolah menjadi Kepala Dinas (apalagi di bidang yang asing baginya) ibarat mencabut pohon rindang yang sedang berbuah lebat hanya untuk dijadikan kayu bakar di ruang rapat. Sekolah kehilangan nakhodanya, siswa kehilangan inspirasinya, dan ekosistem pendidikan kehilangan ruhnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Birokrasi seringkali berdalih bahwa ini adalah “penyegaran” atau “promosi”. Namun, mari kita jujur: apakah ini promosi prestasi, atau sekadar upaya menambal lubang birokrasi dengan “bahan” yang tidak pada tempatnya?
Erosi Kualitas di Ruang Kelas
Setiap kali satu figur pendidik hebat ditarik ke kursi struktural, tercipta lubang menganga di kualitas kepemimpinan sekolah. Mencari birokrat mungkin mudah, namun melahirkan pemimpin sekolah yang mampu menyentuh hati siswa dan guru adalah proses tahunan yang tidak bisa diganti dengan Surat Keputusan (SK) pelantikan semalam.
- Kehilangan Mentor: Sekolah kehilangan figur yang seharusnya fokus pada transformasi kurikulum.
- Stagnasi Inovasi: Kebijakan pendidikan di tingkat dasar berisiko jalan di tempat karena energi sang pemimpin kini habis tersedot oleh urusan SPJ dan administrasi perkantoran.
Etika dan Marwah Profesi
Secara etis, profesi guru adalah tugas mulia yang memiliki jalurnya sendiri (fungsional). Memaksakan mereka masuk ke rimba struktural tanpa rekam jejak manajerial yang linier bukan hanya merendahkan marwah guru itu sendiri, tapi juga menghina para birokrat karier yang telah “berdarah-darah” meniti tangga dari bawah.
Jika kebijakan ini terus dilanjutkan, jangan heran jika suatu saat nanti sekolah-sekolah kita kian keropos. Kita sibuk mempercantik gedung dinas dan mengisi kursi jabatan dengan wajah-wajah “titipan”, sementara di ruang kelas, anak-anak kita kehilangan kompas karena pemimpinnya telah pindah ke gedung megah untuk sekadar mengurus tumpukan berkas.
Pertanyaannya: Sampai kapan masa depan generasi Boalemo dijadikan “tumbal” demi memenuhi syahwat penataan jabatan yang kental aroma politisnya?
