Trilogis (Opini/ Tajuk) — Ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Boalemo beberapa hari lalu kembali mempertontonkan pemandangan yang sunyi di meja pimpinan. Kursi empuk Ketua DPRD tampak lengang, membiarkan seisi ruangan menjadi saksi bisu atas absennya sang empunya kuasa, Eka Putra Noho. Politisi senior PDI Perjuangan tersebut dilaporkan kembali tak hadir karena tengah melakoni perjalanan dinas mendampingi Penjabat Bupati Boalemo.
Ketidakhadiran ini bukan lagi sekadar urusan agenda seremonial, melainkan sinyal kuat bahwa badai politik di parlemen daerah ini masih enggan melandai.
Absennya sang ketua seolah mengonfirmasi bahwa desas-desus boikot berkepanjangan bukan lagi sekadar gertakan di atas kertas. Sejumlah ketua fraksi yang sebelumnya telah melayangkan surat penolakan tertulis terhadap kepemimpinan Eka Putra Noho, hingga kini masih menjaga bara perlawanan mereka tetap menyala.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak ada tanda-tanda “palu penolakan” itu akan ditarik kembali dalam waktu dekat. Ruang dewan yang seharusnya melahirkan kebijakan-kebijakan taktis kini justru dipaksa menghela napas panjang, terjebak dalam pusaran ketidakpastian yang seolah sengaja dipelihara.
Jika ditinjau dari kacamata geopolitik lokal, situasi ini jelas menjadi pukulan telak yang menggerogoti stabilitas PDI Perjuangan di parlemen Boalemo. Sebagai partai pemenang yang memegang tiket emas kepemimpinan, PDIP kini ibarat nakhoda yang kehilangan kemudi utamanya di tengah ombak legislasi. Ketika kursi ketua terus-menerus “dijauhi” dan dikosongkan oleh dinamika boikot, posisi tawar (Bargaining Power) partai berlambang banteng moncong putih ini otomatis merosot dalam forum-forum strategis dan lobi-lobi politik anggaran.
Lebih jauh lagi, konflik internal legislatif ini secara perlahan menelanjangi rapuhnya komitmen terhadap regulasi dan Tata Tertib (Tatib) dewan yang disepakati bersama. Tatib DPRD dirancang untuk memastikan jalannya roda organisasi legislatif secara kolektif-kolegial yang sehat dan berwibawa. Namun, ketika boikot formal dipelihara tanpa ada ruang kompromi dan mediasi yang konkret, regulasi internal tersebut seolah kehilangan taringnya, kalah telak oleh ego kelompok yang egois dan mementingkan kelompoknya sendiri.
Kondisi ini memicu tanda tanya besar yang kini mengetuk kesadaran kolektif masyarakat: di manakah sebetulnya kepentingan rakyat Boalemo diletakkan dalam konflik ini? Ruang sidang dewan dibiayai oleh keringat rakyat bukan untuk memanggungkan drama perseteruan elite yang kekanak-kanakan, melainkan untuk menggodok formula kesejahteraan. Setiap hari yang terbuang dalam aksi boikot dan absensi pimpinan adalah hari di mana aspirasi publik tentang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan daerah sengaja dibiarkan telantar di koridor-koridor buntu.
Secara etis, publik tentu berhak menggugat legitimasi moral dari para wakil mereka. Konstitusi memberikan hak imunitas dan fasilitas kedewanan dengan satu syarat mutlak: bekerja demi kemaslahatan rakyat banyak. Jika panggung paripurna dipaksa terus mengalah pada kebuntuan politik dan agenda perjalanan dinas pimpinan dirasa lebih mendesak ketimbang membereskan kemelut di rumah sendiri, maka asas kepatutan dan kode etik publik jelas telah cedera.
Pada akhirnya, Boalemo tidak boleh dibiarkan terus tersandera oleh ego politik yang berkepanjangan ini. PDI Perjuangan perlu segera mengambil langkah taktis untuk menyelamatkan marwah politiknya, sementara fraksi-fraksi yang berseberangan harus ingat bahwa boikot bukanlah solusi permanen yang sehat bagi demokrasi.
Jika drama kursi kosong ini terus berlanjut tanpa ada titik temu, maka pemenang sesungguhnya dari konflik ini tidak akan pernah ada, dan yang tersisa hanyalah kekalahan telak bagi seluruh rakyat Kabupaten Boalemo yang kepentingannya telah digadaikan.
Penulis : Reyn Daima|Redaksi
