Trilogis.id_(Boalemo) – Walaupun belum temukan titik terang seperti diberitakan salah satu media online lokal, TAPD dan Banggar DPRD Baolemo seriusi KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.
Hal itu dibuktikan dengan upaya Konsultasi dari Tim KUPA-PPAS yang teridiri dari TAPD dan Banggar menyambangi Pemerintah Provinsi, siang (selasa 22/9) tadi.
Dihadapan TAPD Pemprov, Tim yang dipimpin Ketua DPRD Baolemo Eka Putra memaparkan materi konsultasi yang membuat KUPA belum ditetapkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ramai diperbincangkan, TOKD ASN/Gaji honorer menjadi pembahasan utama dalam Konsultasi yang berlangsung di Ruang Aula Pemprov Gorontalo itu.
Pasalnya, Aspirasi terkait TKOD dan Gaji Honorer disuarakan dalam pemandangan umum Fraksi-fraksi dalam Paripurna belum lama ini.
Bahkan, pada kesempatan yang itu, Harijanto Mamangkey mengungkapkan bahwa TKOD ASN/Gaji Honor merupakan janji Politik dan tertuang dalam RPJMD tahun 2017-2022, hingga perlu dipertimbangkan untuk tetap dimasukan dalam KUPA APBD Perubahan tahun 2020.
Merespon persoalan tersebut, TAPD Pemprov yang diwakili Asisten III Iswanta menyarankan kepada TAPD Kabupaten Boalemo, agar melakukan pendalaman dan kajian terhadap KUPA sebelum disodorkan kepada Banggar DPRD.
“Karena TKOD dan Gaji Honor tertuang dalam RPJMD, saya sarankan kepada TAPD matangkan dulu di internal Pemerintah terkait anggaran yang berpotensi bisa digeser sebelum disodorkan kepada Banggar untuk dibahas”, ungkap Iswanta.
Senada dengan itu, Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Meykowati Isa menyampaikan jika anggarannya tidak tersedia, sesuai dengan Regulasi dimungkinkan untuk menunda beberapa pekerjaan Pembangunan demi membayarkan TKOD/Gaji Honor namun tetap sesuai kondisi daerah masing-masing.
Sementara itu, Mewakili TAPD Kabupaten Boalemo,Kepala Inspektorat Musafir Bempah mengaku akan menyampaikan hasil pertemuan itu kepada pemerintahd dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Boalemo.
