Trilogis.id_(Opini/Boalemo) – Narasi “merajut kebersamaan meski ada perbedaan” yang digaungkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo, khususnya pasca-polemik anggaran, justru mendapat sorotan tajam.
Di balik klaim rekonsiliasi, muncul tudingan bahwa fungsi legislatif telah dilemahkan, aspirasi rakyat digadaikan, dan pembangunan berjalan tidak merata. Kesepakatan yang tercipta di balik meja kompromi disinyalir menumpulkan daya kritis DPRD.
DPRD Tumpul, Aspirasi Rakyat Hilang di Tengah Jalan
Pernyataan yang menenangkan dari eksekutif dinilai tidak mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan. Sejumlah pihak, termasuk dari internal DPRD sendiri, mengungkapkan bahwa banyak program aspirasi yang telah disusun dan disepakati di APBD induk justru hilang dalam proses pergeseran anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Aspirasi yang kami perjuangkan dari masyarakat tiba-tiba lenyap. Ini bukan lagi soal perbedaan pendapat, tetapi pembungkaman terhadap suara rakyat,” ujar seorang narasumber yang meminta anonimitas.
Hilangnya program-program ini menunjukkan bahwa peran DPRD sebagai representasi masyarakat dalam penyusunan anggaran telah diabaikan. Ketika aspirasi yang seharusnya menjadi landasan pembangunan tidak lagi dihargai, maka fungsi legislatif sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan eksekutif menjadi tidak relevan.
Pembangunan Tidak Merata, Program Siluman Masuk Tanpa Bahas
Narasi kebersamaan juga disangsikan oleh data alokasi anggaran yang beredar. Ketidakmerataan pembangunan menjadi isu sentral.
Anggaran yang seharusnya dinikmati secara adil oleh seluruh kecamatan, terutama dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), justru terpusat di wilayah tertentu. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya prioritas politik yang mengesampingkan kebutuhan mendesak di daerah lain.
Lebih lanjut, isu “program siluman” yang masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tanpa melalui pembahasan di DPRD semakin memperkuat tudingan bahwa fungsi legislatif telah dikebiri. Fenomena ini mengikis transparansi dan akuntabilitas, di mana program-program strategis bisa tiba-tiba muncul tanpa diketahui oleh para wakil rakyat.
Harmoni di Balik Kelemahan
Keadaan ini menempatkan DPRD dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menciptakan harmoni dengan eksekutif demi kelancaran roda pemerintahan.
Di sisi lain, mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa harmoni tersebut dibangun di atas pengorbanan terhadap independensi dan fungsi pengawasan.
Masyarakat menanti langkah konkret dari para anggota DPRD untuk tidak larut dalam narasi kebersamaan yang semu, melainkan kembali mengambil peran sebagai penjaga kedaulatan rakyat.
Jika tidak, “merajut kebersamaan” hanya akan menjadi retorika yang menutup-nutupi kelemahan lembaga legislatif dan ketidakadilan dalam pembangunan di Boalemo.
Penulis : Redaksi
