APBD Boalemo: Rakyat Dibiarkan Gelap, Pemerintah Masih Bungkam

- Jurnalis

Jumat, 5 September 2025 - 23:44 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id_(Tajuk/Opini) – “Pemerintah yang menutup informasi publik sesungguhnya sedang menutup wajahnya sendiri.”

Di Kabupaten Boalemo, dokumen APBD Tahun Anggaran 2025 dan APBD Perubahan 2025 seharusnya sudah menjadi konsumsi publik. Di dalamnya ada arah kebijakan, janji pembangunan, dan bukti komitmen pemerintah mengelola uang rakyat.

Namun kenyataannya, APBD masih diperlakukan seperti dokumen rahasia negara. Rakyat yang ingin tahu harus mencari-cari, bertanya sana-sini, bahkan menebak-nebak isi anggaran tanpa kepastian. Bukankah ini ironi? Di tengah era keterbukaan informasi, Boalemo justru berjalan mundur.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Uang Publik, Hak Publik

Di balik angka-angka APBD, ada wajah-wajah rakyat kecil. Ada petani yang menunggu bantuan pupuk, nelayan yang menanti perbaikan dermaga, guru yang berharap tambahan insentif, hingga pasien yang membutuhkan fasilitas kesehatan layak.

Baca Juga :  Bangun kerjasama dengan UNG, Anas Jusuf dorong ASN lanjutkan studi S2

Setiap rupiah dalam APBD adalah hasil kerja keras rakyat Boalemo. Kalau uangnya berasal dari rakyat, mengapa rakyat harus dipersulit untuk tahu ke mana uangnya mengalir?

Keterbukaan Itu Bukan Pilihan

Boalemo butuh diingatkan, keterbukaan adalah kewajiban, bukan kebijakan politis.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jelas mengatur, pemerintah wajib mengumumkan dokumen APBD secara proaktif. Artinya, rakyat tidak perlu meminta untuk bisa melihat dokumen itu.

Bahkan lebih jauh, peraturan menegaskan bahwa setiap pergeseran dan perubahan APBD wajib dipublikasikan melalui Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
Pertanyaannya, di mana publik bisa membacanya sekarang? Mengapa pemerintah begitu sulit membuka data yang seharusnya menjadi hak semua warga?

“Ketika APBD dikunci, kepercayaan publik ikut terkunci.”

Rakyat Berhak, Pemerintah Wajib

Baca Juga :  Pemda Boalemo siapkan Staf entry E-Monep yang handal

Jika dokumen APBD terus disembunyikan, ini bukan lagi soal prosedur birokrasi, melainkan soal hak rakyat. Transparansi bukan kebaikan hati pemerintah — itu kewajiban konstitusional.

Rakyat Boalemo butuh jawaban jelas tentang:

1. Berapa kali APBD Induk 2025 sudah mengalami pergeseran?

2. Apa dasar perubahannya?

3. Kenapa dokumen dan lembaran daerahnya tidak bisa diakses publik?

Baca Juga :  Perkuat Alat Bukti, Kejari Boalemo periksa sejumlah Saksi Dugaan Perdis Fiktif DPRD Boalemo

Setiap penundaan informasi hanyalah menumbuhkan ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan itu berbahaya, karena ia menggerogoti legitimasi pemerintah.

Saatnya Berpihak pada Rakyat

Boalemo tidak bisa dibangun dengan menutup-nutupi informasi. Pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang terbuka. Transparansi bukan hanya soal angka, tapi tentang rasa memiliki. Rakyat ingin tahu, karena rakyatlah pemilik anggaran itu.

Selama APBD masih dikunci rapat, rakyat akan terus bertanya, terus menuntut, dan tidak akan berhenti sampai pintu keterbukaan itu dibuka. Boalemo butuh kejujuran, bukan rahasia. Dan kejujuran dimulai dari satu hal sederhana, buka dokumen APBD sekarang.

Terimakasih.

Penulis : Nanang Syawal

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD
Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan
Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD
Kematian Tragis di RSCG Boalemo: Ketika Dalih Manajemen Runtuh di Hadapan Hukum Kesehatan
GogoMax Hadir di Gorontalo, Tawarkan Layanan Digital Cepat dan Peluang Tambahan Penghasilan bagi Mitra Usaha
Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP
Kerugian Capai Rp2,1 M, Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Boalemo, Kejari Tetapkan Dua Tersangka
Bukan Sekadar Lomba, Bupati Rum Pagau Dorong Posyandu Berikan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:38 WITA

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD

Rabu, 18 November 2026 - 16:57 WITA

Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan

Rabu, 18 November 2026 - 01:19 WITA

Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD

Rabu, 18 November 2026 - 00:24 WITA

GogoMax Hadir di Gorontalo, Tawarkan Layanan Digital Cepat dan Peluang Tambahan Penghasilan bagi Mitra Usaha

Selasa, 17 November 2026 - 23:52 WITA

Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP

Berita Terbaru