Bara Korupsi di Gorontalo? Warga Desak Audit Anggota DPRD yang Berujar ‘Rampok Uang Negara

Trilogis.id_(GORONTALO) – Pernyataan kontroversial seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyu Moridu, yang secara terang-terangan menyebut “kita rampok aja uang negara ini, kita habiskan aja biar negara ini makin miskin,” telah memicu reaksi keras dari masyarakat.

Kritik pedas datang dari warga Gorontalo, Nanang Syawal, yang melayangkan surat terbuka kepada pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo dan partai politik, menuntut tindakan tegas.

Dalam surat terbukanya, Nanang Syawal membandingkan situasi ini dengan gejolak yang sempat melanda DPR RI di Senayan, di mana hilangnya kepercayaan rakyat terhadap wakilnya berujung pada kemarahan massal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita baru saja menyaksikan bagaimana gejolak di Senayan bisa meledak, DPR RI rusuh, rakyat marah, bahkan sampai terjadi penjarahan. Itu semua berawal dari hilangnya kepercayaan rakyat terhadap wakilnya sendiri,” tulis Nanang.

Ia kemudian mempertanyakan apakah Gorontalo akan membiarkan “bara kecil” ini menjadi api besar.

“Apakah kita mau membiarkan ucapan sembrono merampok uang negara dibiarkan, hingga akhirnya rakyat di daerah ikut kehilangan sabar?” tanyanya retoris, menyiratkan kekhawatiran akan pecahnya kemarahan publik.

Nanang Syawal menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan perwakilan yang mempermainkan penderitaan rakyat atau bercanda soal korupsi. Atas dasar itu, ia mengajukan empat tuntutan utama yang tegas:

1. Segera berhentikan Wahyu Moridu dari DPRD Provinsi Gorontalo.
2. Partai politik harus bertanggung jawab dan tidak membiarkan kader seperti Wahyu Moridu mencoreng wajah demokrasi.
3. Audit seluruh penggunaan anggaran Wahyu Moridu, untuk membuktikan apakah ucapannya bukan sekadar omong kosong belaka.
4. Aparat penegak hukum harus segera memeriksa, karena pernyataan “merampok uang negara” bukan sekadar candaan, melainkan potensi pelanggaran hukum serius.

Nanang Syawal juga memberikan peringatan keras kepada DPRD dan partai politik. “Kalau DPRD dan partai masih diam, jangan salahkan rakyat jika kepercayaan hancur. Dan bila kepercayaan sudah hancur, jangan salahkan siapa-siapa bila rakyat bergerak dengan cara mereka sendiri, sebagaimana yang kita lihat di pusat.”

Ia mengakhiri suratnya dengan seruan untuk belajar dari pengalaman DPR RI, agar tidak menunggu kemarahan rakyat meledak baru bertindak. Surat ini ditandatangani atas nama “Rakyat yang tak rela uang negara dijadikan bahan guyonan,” mencerminkan sentimen kuat di kalangan masyarakat Gorontalo terhadap pernyataan kontroversial tersebut.