BPK Warning Pemda Boalemo jika tak tindaklanjuti temuan terkait Laporan Keuangan

- Jurnalis

Kamis, 9 Februari 2023 - 06:01 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id (Pemda Boalemo) – Dalam rangka Entry meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Boalemo tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Gorontalo mengadakan pertemuan dengan Pemda Boalemo, rabu 08-02-2023.

Bertempat di ruang vicon Kantor Bupati, Pertemuan tersebut dihadiri Kepala BPK – RI perwakilan Provinsi Gorontalo Ahmad Luthfi H.Rahmatullah SE.,MH., Ak., Pj. Bupati Boalemo Dr.Hendriwan M.Si., Sekretaris Daerah Dr.Sherman Moridu S.Pd., MM., pimpinan OPD, para camat dan kepala-kepala puskesmas se-kabupaten Boalemo.

Pada kesempatan itu, Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Ahmad Luthfi H.Rahmatullah menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kami melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kab Boalemo dan menghadirkan pimpinan OPD serta para camat adalah semua yang hadir mempunyai persepsi dan pandangan yang sama terkait Pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah maupun bagaimana kita menindaklanjuti rekomondasi hasil Pemeriksaan BPK.

Hal ini perlu kita seragamkan persepsinya. Karena semua ada diaturan dalam undang-undang, baik Pemeriksaan LKPD maupun bagaimana tindaklanjutnya. Konsekwensi hukum ada, tetapi yang kami inginkan bukan itu, tetapi bagaimana BPK dan Pejabat di OPD untuk menindaklanuti hasil temuan Pemeriksaan dari rekomondasi yang kami berikan,sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo,” ungkap Kepala BPK Ahmad Lutfi.

Sementara Penjabat Bupati Boalemo Dr.Hendriwan,M.Si menyampaikan bahwa pimpinan OPD harus konsentrasi dalam Entri meeting terkait Pemerikasaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Baca Juga :  Hanya diberikan waktu 60 Hari, Anas Jusuf Seriusi temuan BPK-RI

Menurutnya, hal itu merupakan salah satu komitemen Pemerintah Daerah bagaimana mempertanggung jawabkan Keuangan Daerah.

Kami berharap kepada seluruh pimpinan OPD, apabila ada hasil temuan dari BPK-Ri tolong di tindak lanjuti. Karena ini adalah keuangan daerah yang harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya,” pungkasnya.

Berita Terkait

Rapor Merah PAHAM: Janji Pembangunan, Utang BPJS, dan Sejumlah Persoalan yang Belum Tuntas
Menyelamatkan Nyawa, Kehilangan Hak: Jeritan Nakes di Balik Penolakan Klaim BPJS
Kisah Inspiratif; Dari Perahu, 7 Pemuda Sukses Patungan beli Sapi Kurban untuk Kaum Duafa
Sekda dan Krisis Plasma Sawit: Diam, Mengawasi, atau Membiarkan?
Isu Maladministrasi Sejumlah Kadis di Boalemo, Kepegawaian, Inspektorat dan Sekda Cuek?
Gelar Tinggi Tak Menjamin Kepatuhan: Ironi di Balik Pelantikan Cacat Hukum
Puskesmas Berlian Gelar Kegiatan Prolanis: Dari Senam Sehat hingga Edukasi Bahaya Merokok
Prabowo: Selama 34 Tahun Rp.15.400 Triliun Kita Hilang Akibat Praktik Kecurangan Ekspor

Berita Terkait

Minggu, 14 Juni 2026 - 16:15 WITA

Rapor Merah PAHAM: Janji Pembangunan, Utang BPJS, dan Sejumlah Persoalan yang Belum Tuntas

Kamis, 4 Juni 2026 - 23:02 WITA

Menyelamatkan Nyawa, Kehilangan Hak: Jeritan Nakes di Balik Penolakan Klaim BPJS

Rabu, 27 Mei 2026 - 21:44 WITA

Kisah Inspiratif; Dari Perahu, 7 Pemuda Sukses Patungan beli Sapi Kurban untuk Kaum Duafa

Rabu, 27 Mei 2026 - 21:06 WITA

Sekda dan Krisis Plasma Sawit: Diam, Mengawasi, atau Membiarkan?

Jumat, 22 Mei 2026 - 21:22 WITA

Gelar Tinggi Tak Menjamin Kepatuhan: Ironi di Balik Pelantikan Cacat Hukum

Berita Terbaru

Headline

Senin, 1 Jun 2026 - 14:49 WITA