Trilogis.id_(Boalemo) – Kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Boalemo di bawah kepemimpinan Bupati menjadi sorotan tajam dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (11/08).
Kritik keras dilayangkan Ketua Fraksi Demokrat, Hardi Syam Mopangga, yang menuding adanya ketidakmerataan pembangunan dan pengkhianatan terhadap prinsip keadilan.
Dalam rapat tersebut, Hardi secara gamblang menyampaikan data dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang menunjukkan lenyapnya sejumlah program aspirasi anggota dewan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Aspirasi dari teman-teman DPRD yang sudah tercantum dalam APBD induk hilang begitu saja saat pergeseran anggaran pertama dan kedua,” tegas Hardi. Ia menilai, tindakan ini sama saja mengabaikan amanah moral kepada konstituen yang telah memilih mereka.
Kekecewaan Hardi memuncak saat menyoroti alokasi anggaran Rp25 miliar yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, dana sebesar itu hampir seluruhnya terpusat untuk pembangunan di Kecamatan Paguyaman, yang kebetulan merupakan daerah asal Bupati.
“PAD ini berasal dari seluruh kecamatan di Boalemo. Semua kecamatan berhak mendapatkan dana ini,” kata Hardi dengan nada tegas
Pernyataan ini mengindikasikan adanya dugaan diskriminasi anggaran yang mengesampingkan wilayah lain demi memprioritaskan satu kecamatan saja.
Hardi menilai, kebijakan ini bertentangan dengan amanat Permendagri Nomor 15 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2024 yang mengedepankan prinsip pemerataan, keadilan, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Menanggapi ketidakadilan ini, Fraksi Demokrat secara tegas mengancam akan keluar dari pembahasan jika alokasi anggaran dalam APBD Perubahan tidak diubah.
Hardi berharap, anggaran selanjutnya dapat dibagi secara merata untuk tujuh kecamatan yang ada, bukan hanya terfokus di satu wilayah dengan angka yang fantastis.
Sikap tegas ini menjadi bukti komitmen Fraksi Demokrat untuk membela kepentingan seluruh masyarakat Boalemo.
Penulis : Reyn Daima
