Trilogis.id_(Boalemo) – Pernyataan Juru Bicara Bupati Boalemo, Paris Djafar, terkait pembelaannya atas pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati, menuai kecaman keras dari kalangan mahasiswa.
Bagi Kader Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Boalemo (HPMIB), klarifikasi Paris bukan hanya gagal menjawab inti persoalan, tetapi memperlihatkan ketidakpahaman terhadap urgensi efisiensi anggaran di tengah krisis pelayanan publik, Sabtu (26/7/2025).
Gufran Yajitala, Mantan Sekretaris Umum HPMIB, menilai pernyataan Jubir Bupati sebagai bentuk pembelaan buta dan tidak berpijak pada logika publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alih-alih menjelaskan secara objektif, Paris Djafar justru membangun narasi yang menjauh dari substansi. Dia bicara soal mekanisme sah, tapi lupa bahwa sah secara hukum belum tentu pantas secara moral,” tegas Gufran.
Menurutnya, publik tidak hanya mempertanyakan prosedur pengadaan, tetapi juga mempertanyakan urgensinya. Jubir seharusnya menyampaikan data konkret berapa biaya perawatan mobil lama? Apakah ada kajian kelayakan teknis yang transparan? Dan benarkah mobil tersebut sudah tidak layak pakai?
“Kalau benar mobil lama bermasalah, mana buktinya? Mana laporan tertulis soal kondisi kendaraan itu? Jangan-jangan hanya dijadikan alasan untuk memenuhi selera elite,” sambungnya.
Gufran yang juga Wakil Presiden BEM UNG itu juga menyentil argumen Paris soal “medan Boalemo yang sulit”, yang menurutnya terlalu mengada-ada dan menyederhanakan masalah. Banyak daerah lain dengan medan jauh lebih ekstrem tetap bisa menjangkau pelosok tanpa mengganti kendaraan setiap periode.
“Jubir semestinya paham, ini bukan soal topografi, tapi soal prioritas dan empati. Narasi pelayanan tak akan pernah relevan jika dibarengi dengan pengadaan yang mubazir,” kata Gufran lagi.
Pernyataan Paris yang menyebut bahwa pengadaan ini tidak mengganggu sektor prioritas pun dianggap sebagai bentuk pembodohan publik. Sebab dalam struktur anggaran, setiap belanja akan memengaruhi belanja lainnya.
“Jika dana dialihkan ke mobil dinas, pasti ada sektor lain yang dikorbankan. Itulah dasar logika anggaran. Jangan bicara seolah-olah APBD itu tanpa batas,” tegas Gufran.
Ia juga menyoroti bahwa posisi juru bicara bukan sekadar mengulang kalimat pejabat, melainkan memberi penjelasan yang substansial, mencerdaskan, dan membuka ruang kritik. Menurut Gufran, justru pernyataan Paris memperlihatkan betapa posisi strategis itu dipakai hanya untuk membungkam kritik dan membela kebijakan elitis.
“Jubir itu bukan tukang klarifikasi dadakan. Kalau tidak menguasai isu, lebih baik diam. Karena yang dibutuhkan rakyat bukan pembelaan kosong, tapi kebijakan yang rasional dan berpihak. HPMIB pada prinsipnya, berkomitmen akan terus mengawal isu ini dan menyerukan agar pejabat publik, termasuk jubir, tidak asal bicara tanpa bekal data, empati, dan pemahaman terhadap penderitaan rakyat,” Pungkasnya.
Hingga berita ini terbit, media ini masih akan melakukan konfirmasi soal kondisi mobil kepada bagian umum dan keprotokolan Bupati Boalemo.
