Trilogis.id_(Opini/Tajuk) — Setiap tahun, kita merayakan Hari Kemerdekaan dengan upacara megah, pengibaran bendera, dan lagu kebangsaan. Ini adalah momen untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang berkorban demi membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan.
Namun, di balik seremonial kemegahan itu, sebuah pertanyaan mendasar kerap muncul: apakah kita benar-benar sudah merdeka? Bagi sebagian besar rakyat, terutama di daerah seperti Kabupaten Boalemo, kemerdekaan sejati masih terasa jauh.
Kemerdekaan tidaklah sekadar terbebas dari penjajahan fisik, melainkan juga kemerdekaan dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan birokrasi yang korup. Di Boalemo, kita menyaksikan ironi yang menyakitkan: kekayaan alam tak pernah sepenuhnya dikelola untuk kesejahteraan rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tambang-tambang mulai dibuka oleh masyarakat kecil dan beroperasi tanpa pernah ada keseriusan pemerintah untuk mengurus hal-hal soal izin dan oengawaannya. Seolah ketat jika itu masyarakat, tapi lemah kepada pemilik modal, seolah-olah sumber daya alam kita bebas dirampas, sementara rakyat kecil tak mendapat apapun.
Puncaknya, kepercayaan publik kembali diuji dengan dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif yang menyeret nama anggota DPRD Kabupaten Boalemo periode 2019-2024. Kasus ini kini sudah ditangani serius dan bahkan telah masuk ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Boalemo.
Ini adalah tamparan keras bagi integritas demokrasi, di mana wakil rakyat yang seharusnya menjaga amanah, justru diduga memanfaatkan uang pajak untuk kepentingan pribadi.
Di tengah situasi ini, kebijakan pemerintah daerah seringkali terkesan tidak terencana dengan matang. Pembangunan yang digembar-gemborkan kerap kali tidak menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat.
Nelayan, yang menjadi tulang punggung ekonomi pesisir, diatur dengan benturan aturan yang keras, membuat mereka sulit bertahan di tengah persaingan. Di saat yang sama, masyarakat harus berhadapan dengan kelangkaan gas yang mencekik, sementara perut-perut kelaparan masih harus dikesampingkan.
Lebih jauh, kita melihat potret ketidakadilan sosial yang menganga lebar. Akses ke pendidikan dan kesehatan, dua pilar utama kemerdekaan, terasa tidak adil. Mahasiswa kesulitan mendapatkan beasiswa, sementara para guru kontrak dan tenaga honorer harus menghadapi ketidakjelasan status dan potongan upah yang membuat hidup mereka semakin sulit. Akses kesehatan pun seringkali tidak adil, di mana layanan prima hanya menjadi hak istimewa bagi segelintir orang.
Masalah-masalah ini diperparah oleh krisis moral dan etika di tubuh penegak hukum. Ketika institusi penegak hukum , yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, masih banyak bermasalah dengan etika dan moralitas, maka rasa aman dan keadilan pun ikut terkikis. Ketiadaan kepercayaan pada penegak hukum semakin memperdalam jurang antara rakyat dan negara.
Maka, ketika kita merayakan Kemerdekaan pada 17 Agustus, mari kita renungkan. Kemerdekaan sejati bagi Boalemo akan terwujud bukan hanya melalui pembangunan infrastruktur yang megah, tetapi ketika uang pajak benar-benar digunakan untuk rakyat, bukan untuk perjalanan fiktif wakil rakyat.
Kemerdekaan akan terwujud ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, ketika hak-hak nelayan, guru kontrak, dan tenaga honorer dihormati, dan ketika tidak ada lagi warga yang kelaparan atau kesulitan mengakses layanan kesehatan.
Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan dari penderitaan. Dan perjuangan untuk itu, di Boalemo, masih jauh dari kata usai.
