Munasir Biya Anggap Kritik Kisman Tanpa Dasar Hukum: Pengesahan APBD-P Sah Sesuai Regulasi

- Jurnalis

Rabu, 24 September 2025 - 10:47 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id_(BOALEMO) – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Boalemo untuk pengesahan APBD Perubahan 2025 yang tidak dihadiri oleh Bupati Rum Pagau memicu perdebatan. Putra daerah, Kisman Abubakar, mengkritik ketidakhadiran tersebut dan menilai pengesahan APBD-P berpotensi cacat hukum karena menurutnya, kehadiran bupati mutlak diperlukan.

Kisman berargumen bahwa dokumen APBD-P membutuhkan tanda tangan langsung bupati dan tidak dapat diwakilkan.

“Saya khawatir pengesahan APBD-P kemarin berpotensi cacat hukum atau bahkan tanda tangan bupati fiktif,” ujarnya. Kritik ini dianggap banyak pihak sebagai penggiringan opini yang tidak berdasar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Munasir Biya: “Kritik Kisman Perlu Belajar Regulasi dan Ilmu Pemerintahan”

Baca Juga :  Bupati Rum Pagau Tekankan Transparansi Dana Desa: Keberhasilan Diukur dari Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Pernyataan Kisman Abubakar langsung dibantah oleh Munasir Biya, seorang narasumber yang memahami regulasi pemerintahan. Munasir menegaskan bahwa kritik tersebut tidak memiliki dasar hukum dan menunjukkan kurangnya pemahaman tentang ilmu pemerintahan.

“Apa yang disampaikan Kisman Abubakar adalah penggiringan opini tanpa dasar hukum. Dia perlu belajar regulasi dan ilmu pemerintahan,” tegas Munasir Biya.

Munasir menjelaskan bahwa seluruh fraksi di DPRD Boalemo telah menerima dan menyetujui Rancangan APBD-P 2025. Selain itu, Pemerintah Daerah telah diwakili secara sah oleh Wakil Bupati dalam rapat paripurna.

“Kehadiran Wakil Bupati sudah sah secara hukum untuk mewakili pemerintah daerah dalam rapat paripurna. Mekanisme pengesahan APBD-P tidak menuntut kehadiran bupati secara fisik pada setiap tahapan,” imbuh luluasan sarjana ilmu pemerintahan itu, rabu, 24-9-2025.

Ia menambahkan bahwa tanda tangan bupati akan dilakukan setelah proses paripurna, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Baca Juga :  Cegah kemacetan,Dinas Perhubungan Boalemo mulai penataan Jalan Pasar Tilamuta

Oleh karena itu, kekhawatiran mengenai cacat hukum dan tanda tangan fiktif adalah narasi yang tidak berlandaskan regulasi dan hanya bertujuan untuk menciptakan polemik.

Berita Terkait

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD
Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan
Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD
Kematian Tragis di RSCG Boalemo: Ketika Dalih Manajemen Runtuh di Hadapan Hukum Kesehatan
Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP
Pasca Lahiran, Ibu di Boalemo Meninggal: Benar Ada Malapraktik di RSCG?
Kerugian Capai Rp2,1 M, Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Boalemo, Kejari Tetapkan Dua Tersangka
Puskesmas Berlian Gelar Kegiatan Tracing TB Rangkaian CKG di Desa Bongo Tua

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:38 WITA

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD

Rabu, 18 November 2026 - 16:57 WITA

Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan

Rabu, 18 November 2026 - 01:19 WITA

Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD

Selasa, 17 November 2026 - 23:52 WITA

Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP

Selasa, 17 November 2026 - 22:38 WITA

Pasca Lahiran, Ibu di Boalemo Meninggal: Benar Ada Malapraktik di RSCG?

Berita Terbaru