Trilogis.id (Pemda Boalemo) – Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan menyerahkan proposal pembangunan SMA Unggul Garuda kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Jakarta.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Penyerahan proposal dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo, Dr. Sherman Moridu, yang didampingi oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala BAPPEDA.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penyerahan proposal ini menjadi langkah konkret Pemkab Boalemo dalam merealisasikan salah satu poin penting Inpres, yaitu pembangunan SMA Unggul Garuda. Sekolah ini diharapkan menjadi pusat pendidikan berkualitas tinggi untuk mencetak generasi unggul di berbagai bidang,” jelas Sherman.
Ia menambahkan bahwa pembangunan SMA Unggul Garuda merupakan prioritas utama Pemerintah Kabupaten Boalemo sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan nasional di sektor pendidikan.
“Kami menyambut baik Inpres ini dan siap melaksanakannya. Pembangunan SMA Unggul Garuda adalah wujud komitmen kami dalam menyediakan akses pendidikan terbaik bagi generasi muda Boalemo,” tegasnya.
SMA Unggul Garuda rencananya akan dibangun di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, dengan luas lahan 26,1 hektar. Sekolah ini ditargetkan menjadi institusi berstandar nasional bahkan internasional, serta dilengkapi dengan fasilitas modern dan sistem pembelajaran berbasis digital.
Selain fokus pada pembangunan fisik, Inpres No. 7 Tahun 2025 juga menekankan pentingnya digitalisasi proses belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan.
Masyarakat Boalemo menyambut antusias rencana pembangunan sekolah unggulan ini. Pemerintah daerah berkomitmen terus menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar proses pembangunan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
