Oleh: Reyn Daima| Anak Ujung Aspal
Trilogis.id_(Opini/Tajuk) — Di tengah seruan efisiensi anggaran dan kebutuhan dasar masyarakat yang masih mendesak, keputusan Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk menganggarkan Rp 1,7 miliar demi pengadaan mobil dinas baru bagi Bupati dan Wakil Bupati kembali memicu perdebatan sengit. Angka tersebut, jika dikonversikan ke dalam bentuk kebutuhan pokok, sungguh mencengangkan: setara dengan sekitar 36.170 sak beras premium kemasan 5 kg dari Bulog.
Narasi tentang “efisiensi anggaran” dan “kepedulian kepada rakyat” seringkali menjadi mantra yang digaungkan oleh pejabat publik. Namun, tindakan nyata di lapangan terkadang justru berlawanan arah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagaimana mungkin prinsip efisiensi ditegakkan ketika di satu sisi masyarakat diminta memahami keterbatasan layanan dasar, sementara di sisi lain, fasilitas kemewahan bagi elit justru diprioritaskan? Ini adalah kontradiksi yang melukai akal sehat publik dan mengikis kepercayaan.
Pada titik ini, pemerintah daerah diuji untuk membuktikan klaim mereka tentang kepedulian terhadap rakyat. Rp 1,7 miliar bukanlah angka kecil bagi sebagian besar masyarakat Boalemo yang masih berjuang memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Bayangkan dampak positif yang bisa ditimbulkan jika anggaran sebesar itu dialokasikan untuk program pangan, misalnya subsidi beras bagi keluarga rentan, bantuan langsung tunai, atau penguatan ketahanan pangan lokal. Sekitar 36.170 keluarga dapat merasakan langsung sentuhan kehadiran pemerintah melalui beras, bukan sekadar janji dan retorika.
Argumen bahwa mobil dinas baru diperlukan untuk menunjang kinerja dan mobilitas pejabat adalah hal yang normatif dan sering didengungkan. Namun, apakah mobil dinas lama benar-benar sudah tidak layak pakai sama sekali? Apakah tidak ada opsi lain yang lebih hemat, seperti perbaikan atau pengadaan kendaraan yang lebih sederhana namun tetap fungsional? Mengapa di saat masyarakat diimbau untuk berhemat dan beradaptasi dengan keterbatasan, para pemimpin justru menikmati fasilitas yang terkesan boros?
Keputusan untuk menunda pengadaan mobil dinas baru dan memilih untuk memanfaatkan kendaraan yang sudah ada, setidaknya untuk sementara waktu, bukanlah tanda kelemahan, melainkan justru menunjukkan kekuatan moral dan empati kepemimpinan.
Ini akan menjadi contoh nyata bahwa pemimpin ikut merasakan denyut nadi kehidupan rakyatnya, dan bahwa efisiensi bukan hanya jargon, melainkan praktik yang dimulai dari puncak piramida birokrasi.
Pemerintah daerah harus mampu membedakan dengan jelas antara “kebutuhan mendesak” dan “kepentingan simbolik”. Di tengah sensitivitas publik terhadap isu anggaran, dan apalagi dengan adanya kasus-kasus dugaan korupsi sebelumnya, membeli mobil dinas mahal dapat menciptakan persepsi negatif yang mendalam dan memperlebar jurang antara penguasa dan yang dikuasai.
Sudah saatnya prioritas anggaran benar-benar mencerminkan wajah kepedulian. Dana Rp 1,7 miliar untuk mobil dinas adalah pilihan. Pilihan lainnya adalah puluhan ribu sak beras yang bisa meringankan beban masyarakat. Pemerintah Boalemo memiliki kesempatan untuk membuktikan keberpihakan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan alokasi anggaran yang memanusiakan
