Oleh; Ikbal Kau| Aktivis Sosial, Pemerhati Tambang
Trilogis.id (Opini/Tajuk) – Pohuwato kembali menjadi episentrum duka, bukan karena capaian, melainkan karena tragedi berulang. Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah ini terus saja menelan korban jiwa. Insiden tewasnya beberapa penambang akibat longsor baru-baru ini menyisakan luka mendalam bagi keluarga dan komunitas. Namun, di balik duka tersebut, sebuah pertanyaan besar menggema: Sampai kapan masyarakat kecil menjadi tumbal demi pundi-pundi kekayaan para pemodal besar?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemodal di Atas, Penambang di Bawah Tanah
Adalah kemunafikan jika kita terus berpura-pura bahwa PETI di Pohuwato hanya merupakan aktivitas liar penambang tradisional. Faktanya, di balik setiap ayunan cangkul para buruh tambang yang mempertaruhkan nyawa, tersembunyi jaringan pemodal besar yang secara sistematis menggerakkan aliran modal, mengoperasikan alat berat, hingga mendistribusikan hasil tambang. Mereka bersembunyi di balik layar, menikmati limpahan emas dari perut bumi Pohuwato, tanpa pernah merasakan panas terik, lumpur pekat, apalagi ancaman bahaya longsor yang mematikan.
Ironisnya, yang terenggut nyawanya, yang menderita cacat permanen akibat kecelakaan kerja, atau yang diciduk aparat, bukanlah mereka para pemodal. Justru sebaliknya, para pemodal kian bergelimang harta, sementara nyawa penambang terus-menerus dipertaruhkan demi sesuap nasi. Dalam konteks ini, hukum pasar telah secara brutal membunuh etika dan menafikan keadilan.
Ke Mana Arah Penegakan Hukum?
Setiap kali insiden terjadi, aparat penegak hukum hadir seperti pahlawan kesiangan—muncul setelah semua kerusakan dan korban berjatuhan.
Masyarakat berhak bertanya: apakah aparat benar-benar tidak memiliki informasi mengenai identitas pemodal di balik PETI ini? Apakah begitu sulitnya melacak pergerakan alat berat masuk ke kawasan yang semestinya dilindungi? Atau, apakah ada ‘pembiaran’ yang disengaja di balik ketiadaan tindakan represif yang konsisten?
Kontrasnya sangat tajam: seorang warga miskin yang mencuri barang sepele di minimarket bisa dengan cepat ditangkap dan diproses hukum. Namun, ketika praktik tambang ilegal secara terang-terangan merusak lingkungan dan merenggut nyawa, penegakan hukum seolah lumpuh tak berdaya. Ini bukan lagi soal minimnya data atau informasi, melainkan soal keberanian nyata untuk melawan kekuatan kepentingan besar.
Peran Pemerintah: Antara Imbauan dan Tanggung Jawab
Pertanyaan krusial lainnya: di mana posisi dan peran pemerintah daerah dalam pusaran tragedi ini? Apakah cukup hanya dengan mengeluarkan imbauan, pernyataan penyesalan, atau bahkan meratapi insiden setelah semuanya terjadi? Ataukah, jangan-jangan ada “pajak tak resmi” yang ikut dinikmati dari aktivitas ilegal yang terus berjalan?
Jika pemerintah daerah hanya mampu menjadi penonton pasif di tengah kerusakan lingkungan yang masif, ketimpangan sosial yang meruncing, dan pembiaran terhadap pelanggaran hukum, maka rakyat berhak menyimpulkan bahwa negara telah gagal hadir untuk melindungi mereka. Pohuwato membutuhkan pemimpin yang tidak hanya piawai beretorika, tetapi juga berani bertindak konkret—membongkar tuntas jaringan pemodal ilegal, merevisi regulasi untuk tambang rakyat yang berkelanjutan, serta menciptakan alternatif ekonomi yang realistis bagi warga yang kini terpaksa bergantung pada sektor tambang ilegal yang mematikan.
Hentikan Kemunafikan: Saatnya Bertindak demi Keadilan
Tragedi PETI Pohuwato bukan semata-mata berbicara tentang komoditas emas. Ini adalah isu yang jauh lebih fundamental: tentang nyawa manusia, tentang penegakan keadilan, dan tentang keberanian untuk melawan sistem yang telah lama bobrok. Kita tidak bisa lagi berdiam diri. Dalam situasi ketidakadilan yang begitu kentara, netralitas hanyalah bentuk keberpihakan kepada para penindas.
Diakhir tulisan ini, penulis bukan sekadar melakukan penggiringan, namun jauh dari itu, ini bentuk kepedulian dan sikap atas suara dari mereka yang telah dibungkam, mereka yang tertimbun tanpa nama, dan mereka yang hanya mendamba hidup layak di tanah kelahiran mereka sendiri.
Sudah saatnya, hentikan tumbal nyawa rakyat demi kekayaan segelintir orang.
