Masih Soal Rekam Jejak Pariwisata. Anggaran Pestival Sail Tomini Boalemo 2015 “Bermasalah” ?

- Jurnalis

Minggu, 24 Agustus 2025 - 21:16 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Trilogis.id_(Opini/Tajuk) — Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 kembali membuka tabir lama terkait pengelolaan anggaran publik. Temuan BPK mengenai kelebihan pembayaran pada proyek Festival Sail Tomini 2015 bukan sekadar catatan administratif, melainkan sebuah indikasi kuat adanya ketidakcermatan, dan bahkan kelalaian, yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kacamata hukum, kasus ini menyoroti sejumlah poin krusial yang harus menjadi perhatian serius.

1. Pelanggaran Atas Prinsip Harga Satuan yang Pasti

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Temuan BPK secara tegas menyatakan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp363.600.000,00 kepada pihak Event Organizer (EO). Kelebihan ini terjadi karena perbedaan harga satuan antara penawaran awal dengan amandemen kontrak. Hal ini jelas melanggar Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat 2 huruf a, yang menegaskan bahwa Kontrak Harga Satuan harus memiliki “Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan”.

Baca Juga :  Terkesan mengusir Massa Aksi dari gedung DPRD BOALEMO, Lahmudin Hambali di Kecam Ketua PMIB

Selain itu, BPK juga menyoroti amandemen kontrak yang tidak sesuai regulasi. Perubahan harga satuan dalam kontrak amandemen dinilai tidak berdasar pada evaluasi yang seharusnya. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 92 Ayat 1 Huruf c, yang tidak membenarkan penyesuaian harga pada Kontrak Lump Sum atau Kontrak Harga Satuan timpaan. Tindakan ini menciptakan celah hukum dan celah finansial yang merugikan keuangan negara.

2. Kegagalan Pengawasan dan Akuntabilitas

Baca Juga :  Berkas Dugaan Korupsi 37 M BSG dilimpahkan

LHP BPK juga menunjukkan adanya kegagalan pada level pengawasan dan akuntabilitas. Disebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) “tidak sepenuhnya memedomani Peraturan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah”. Ditambah lagi, Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dinilai “tidak cermat dalam melaksanakan pekerjaannya” dan adanya “kurangnya pengawasan dari KPA” (Kuasa Pengguna Anggaran).

Dalam ranah hukum, setiap pejabat publik yang diberi mandat untuk mengelola anggaran negara memiliki kewajiban untuk bertindak secara cermat, akurat, dan bertanggung jawab. Ketidakcermatan, apalagi hingga menimbulkan kerugian negara, dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang bisa berujung pada sanksi administratif hingga pidana. Meskipun pihak EO bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran, hal ini tidak serta-merta menghapus potensi pelanggaran hukum yang sudah terjadi.

3. Rekomendasi BPK dan Urgensi Tindak Lanjut

Baca Juga :  Kejari Boalemo Periksa Sejumlah Anggota DPRD Terkait Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif 2020–2022

BPK telah memberikan rekomendasi yang sangat jelas: memerintahkan PPK untuk menarik kembali kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Daerah, serta menegur PPK dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) atas ketidakcermatan mereka. Rekomendasi ini bukan sekadar saran, melainkan perintah hukum yang harus ditindaklanjuti.

Oleh karena itu, pemerintah daerah Boalemo harus mengambil langkah tegas untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat kembali. Lebih dari itu, kasus ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem pengawasan dan tata kelola anggaran. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pengembalian uang, tetapi juga harus memastikan adanya sanksi yang tegas kepada para pejabat yang lalai. Jika tidak, kasus serupa akan terus berulang, menggerogoti kepercayaan publik dan merusak citra pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Berita Terkait

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD
Puskesmas Berlian Gelar Kegiatan Prolanis Kelompok Diabetes, Perpaduan Senam, Cek Kesehatan, dan Edukasi Dokter
Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan
Percepat Eliminasi Tuberkulosis 2030, Tim Kemenkes dan Dinkes Gelar Tracing TB dan Cek Kesehatan Gratis di Desa Diloato
Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD
Kematian Tragis di RSCG Boalemo: Ketika Dalih Manajemen Runtuh di Hadapan Hukum Kesehatan
GogoMax Hadir di Gorontalo, Tawarkan Layanan Digital Cepat dan Peluang Tambahan Penghasilan bagi Mitra Usaha
Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:38 WITA

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD

Kamis, 19 November 2026 - 13:35 WITA

Puskesmas Berlian Gelar Kegiatan Prolanis Kelompok Diabetes, Perpaduan Senam, Cek Kesehatan, dan Edukasi Dokter

Rabu, 18 November 2026 - 16:57 WITA

Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan

Rabu, 18 November 2026 - 13:25 WITA

Percepat Eliminasi Tuberkulosis 2030, Tim Kemenkes dan Dinkes Gelar Tracing TB dan Cek Kesehatan Gratis di Desa Diloato

Rabu, 18 November 2026 - 01:19 WITA

Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD

Berita Terbaru