TEGAS !!!, PB PMII Sikapi Penyerobotan Lahan Di Wawoni Tenggara

- Jurnalis

Senin, 14 Maret 2022 - 18:37 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id (Sulawesi Tenggara) – PB PMII menyikapi polemik penyerobotan lahan milik warga yang di lakukan oleh PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) di Desa Sukarela, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe kepulauan (Konkep) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

PT.Gema Kreasi Perdana diduga  telah menyerobot lahan Warga dengan menggunakan alat berat dan di kawal oleh aparat kepolisiaan, warga setempat yang mempertahankan hak atas tanah dan ruang hidupnya yang terancam tambang, namun warga justru mengalami intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi.

Baca Juga :  Usai digodok DPP Gerindra, Mawan Pakaya siap tarung di Pilkada Boalemo

Ketua PB PMII Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Rahmat Giffary Bestami mengecam keras PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) yang menyerobot tanah milik warga Kabupaten Konawe Kepulauan karena itu adalah tindakan yang melawan hukum dan merugikan orang lain, serta meminta pihak kepolisian bersifat menengahi dan tidak cenderung berat sebelah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya pikir ini merupakan tindakan melawan hukum, harusnya pihak kepolisian juga independen dalam menengahi perkara ini dan tidak terkesan hanya berat sebelah pihak,” Ujar Gifari.

Baca Juga :  IKA PMII Boalemo Gelar Raker: Dorong Peran Strategis Alumni dalam Pembangunan Daerah

Dirinya menambahkan, pihak perusahaan harus komunikatif dan tidak cenderung intimidatif terhadap masyarakat.

Ia juga menegaskan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini sebagai eksekutor harus mengkaji kembali Perda RTRW yang terkesan dipaksa dan tergesa-gesa dan tidak mengakomodir semua kepentingan.

“Perda RTWR harus mengacu pada UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai pertimbangan untuk mengembangkan investasi di wilayah Kepulauan Konawe, sehingga investasi harus selaras dengan tujuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan rakyat,” Bebernya.

Baca Juga :  PB PMII Desak Kementerian ESDM Cabut Izin Perusahaan yang Melanggar SOP

Tidak hanya Pemerintah Daerah, Putra Gorontalo itu meminta kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian ESDM untuk mengeluarkan Surat Instruksi Pemberhentian Sementara aktvitias perusahaan untuk upaya mencari solusi atas konflik yang terjadi.

“Pemerintah Pusat juga jangan hanya diam saja, karena ini merupakan hal yang urgen dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat,” Pungkasnya.

 

 

Berita Terkait

PKB Gorontalo Perkuat Konsolidasi, Muhammad Dzikyan Tekankan Politik Berdampak bagi Rakyat
Hot Sprint Boalemo Sukses Digelar, Agus Dulialo Dorong Pembinaan Atletik Berkelanjutan
Hot Sprint Disparpora Boalemo, Ajang Menjaring Bibit Atlet Muda
Rum Pagau Sampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD 2027, Fokus pada Kemandirian Fiskal dan Kualitas Belanja
Boalemo Darurat HIV? 135 Kasus Tercatat, Dinkes Minta Warga Waspada
Kritik Tajam Penyerahan Remisi di Ruang Publik, Helmi: Abaikan Aspek Hukum, Psikologis, dan Etika Humanis
Gerak Jalan Tingkat SD dan SMP, Rum Pagau Ajak Masyarakat Isi Kemerdekaan dengan Semangat Pembangunan
Rum Pagau: 81 Tahun Merdeka, Perjuangan Kini Harus Diwujudkan Melalui Kesejahteraan Rakyat

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 17:20 WITA

PKB Gorontalo Perkuat Konsolidasi, Muhammad Dzikyan Tekankan Politik Berdampak bagi Rakyat

Rabu, 4 November 2026 - 17:37 WITA

Hot Sprint Boalemo Sukses Digelar, Agus Dulialo Dorong Pembinaan Atletik Berkelanjutan

Selasa, 3 November 2026 - 14:36 WITA

Hot Sprint Disparpora Boalemo, Ajang Menjaring Bibit Atlet Muda

Senin, 2 November 2026 - 22:49 WITA

Rum Pagau Sampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD 2027, Fokus pada Kemandirian Fiskal dan Kualitas Belanja

Kamis, 1 Oktober 2026 - 15:20 WITA

Boalemo Darurat HIV? 135 Kasus Tercatat, Dinkes Minta Warga Waspada

Berita Terbaru