Trilogis.id (Boalemo) – Fenomena yang merupakan dampak dari kebijakan pemerintah daerah kembali terjadi di kabupaten boalemo. Pasalnya, beberapa bulan terakhir ini, pemangkasan gaji tenaga kontrak dan TPP Asn Kabupaten Boalemo ramai dibicarakan oleh khalayak sehingga menuai respon bahkan kritikan dari hampir seluruh unsur aktivis Kabupaten Boalemo.
Kebijakan yang tidak sesuai dengan prikemanusian itu memaksa TPK di RSTN Kabupaten Boalemo harus melakukan mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap penguasa yang tidak memperhatikan asas-asas manfaat kebijakan.
Menanggapi hal itu, Nanang Syawal yang merupakan aktivis pembela tenaga kerja mendesak, Pj.Bupati Boalemo harus bertanggungjawab atas mogoknya TPK di RSTN, hal itu tentu merupakan akibat dari kebijakan bupati dan DPRD yang memangkas gaji mereka sebagai penyangga untuk bisa hidup dan mempertahankan hidupnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita kembali melihat dampak dari sebuah kebijakan yang tidak memiliki pri kemanusiaan. pun ruang pekerjaan yang tidak disiapkan oleh pemerintah memaksa mereka untuk mencari tambahan pendapatan di luar tempat kerja,” Ungkap Nanang.
Tak hanya itu, Nanang mengkritisi manajemen pihak RSTN yang dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada.
“Jangan menganggap enteng persoalan mogok kerja ini, kalaupun posisi mereka yg mogok bisa diantisipasi dengan mengerahkan personil medis yg di bagian manajemen, itu malah akan menjadi persoalan baru karena belum tentu memiliki keahlian yg sama dengan mereka yang mogok,” Ujarnya.
Nanang mewanti-wanti, jangan sampai pula aksi mogok ini mempengaruhi status paripurna yang baru saja didapatkan RSTN, ingat masa penilaian status paripurna ini selama 6 bulan.
“Jadi, saya mendesak agar bupati segera menyelesaikan persolan ini. Intinya, kinerja bupati dan DPRD telah mengecewakan seluruh kalangan ASN dan TPK di Boalemo,” Pungkasnya.
