Bab 6
Dari 25 anggota DPRD Tanowa periode 2019–2024 yang terlibat dalam perjalanan dinas fiktif tahun 2020-2022, hanya 12 orang yang terpilih kembali di Pemilu 2024.
Ironinya?
Justru dari ke-12 yang kembali duduk itulah kini terdengar paling nyaring suara tentang “transparansi”, “reformasi anggaran”, dan “penguatan lembaga pengawasan.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sudah saatnya kita membongkar masa lalu dan membuka lembaran baru dengan komitmen pada keterbukaan informasi,”
kata salah satu anggota dewan dalam rapat paripurna bulan Mei 2025.
Suaranya lantang. Tapi namanya ada di dokumen SPPD Perdis yang kini beredar luas.
Yang Kembali Duduk, Tapi Tak Pernah Minta Maaf
Sebagian dari mereka bahkan membentuk tim kecil yang disebut “Aliansi Etika Parlemen.” Tujuannya: mengawal integritas DPRD di periode baru.
Namun publik tak mudah lupa.
Nama-nama dalam dokumen SPPD 2020 sudah beredar di berbagai kanal. Beberapa aktivis bahkan membuat daftar silang: mencocokkan nama yang terpilih kembali dengan jumlah hari perjalanan dinas fiktif yang tercantum.
“Kalau benar mereka ingin transparansi, mengapa tidak dimulai dari diri sendiri? Kenapa tidak satu pun dari mereka minta maaf atas anggaran yang disedot di masa pandemi?”
– komentar seorang warga di forum publik Tanowa.
—
Kejari Jadi Rebutan Pujian
Saat Kejaksaan Negeri Tanowa mulai memanggil saksi-saksi dari sekretariat dewan, suasana berubah.
Mereka yang dulu pasif kini tiba-tiba rajin datang ke kantor Kejari, mengantar dokumen, memberi pernyataan siap diperiksa, bahkan mengajak ngopi penyidik.
“Kami sangat mendukung proses penegakan hukum ini. Kami tidak ingin lembaga ini terus dicemari oleh ulah segelintir orang di masa lalu.”
– Ucapan aleg yang tercantum tiga kali dalam SPPD ganda.
Tak sedikit pula yang saling lempar tanggung jawab. Ada yang menyalahkan sekretariat karena menyiapkan dokumen. Ada yang menyalahkan ketua fraksi. Bahkan ada yang menyalahkan staf hotel.
Satu aleg malah mengatakan:
“Saya ikut kegiatan itu, tapi tidak tahu kalau anggarannya fiktif. Saya kira semua sudah sesuai prosedur.”
Ujian Etik atau Ujian Mental?
Dari luar, seolah Tanowa sedang menjalani perbaikan sistemik. Tapi dari dalam, mekanisme pembuktian terbalik sedang dimainkan:
Bukan mereka yang harus membuktikan tidak bersalah, tapi publik yang dipaksa membuktikan bahwa mereka bersalah.
“Kami tantang siapa pun yang menuduh, buktikan di pengadilan.”
Tentu, dalam dunia hukum, itu terdengar adil. Tapi dalam dunia etika politik, itu adalah siasat mengulur waktu dan mencuci muka.
Marya Tak Percaya Air Mata Mereka
Di sebuah rumah kecil di Desa Matumba, Nasa menatap layar laptop. Ia melihat cuplikan siaran paripurna, di mana para aleg bersorak mendukung program reformasi anggaran.
Ia terdiam.
Lalu mencetak satu dokumen baru.
Di header-nya tertulis:
“Analisis Penyesuaian Anggaran SPPD DPRD Tanowa Tahun 2020-2022: Fakta atau Fiksi?”
Ia tahu, tahap ini akan lebih berat.
Bukan lagi soal membongkar dokumen, tapi menghadapi aktor-aktor lama yang kini memakai topeng baru.
Bersambung…
Penulis : Nanang Syawal
