Trilogis.id_(Opini/Tajuk) – “BKAD, DPRD, dan Pemda Boalemo — Jangan Jadikan Rakyat Kecil Korban Sistem Busuk”.
Mungkin ini cukup menjadi narasi pembuka saya sebagai penulis untuk sejenak untuk memulai kekesalan yang mungkin bagi sebagian orang adalah protes tak terukur.
Keadilan bagi para pahlawan kebersihan dan sopir di Boalemo kembali tercoreng.
Keterlambatan gaji yang tak kunjung usai menjadi luka lama yang kian menganga — diperparah dengan dugaan praktik pemotongan misterius oleh pihak ketiga (outsourcing) penyedia jasa kebersihan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rasa letih dan kecewa masyarakat kini berubah menjadi kemarahan.
Salah seorang pemerhati lingkungan di Boalemo menilai bahwa pihak ketiga tersebut telah gagal total menjalankan amanahnya.
“Kalau sudah tak mampu bayar tepat waktu, lalu masih tega memotong gaji para penyapu yang bekerja siang malam, berarti nurani mereka telah mati,” ujarnya tegas.
Ia menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) Boalemo seharusnya segera mengambil langkah nyata — bukan hanya mengingatkan, tapi memutus kerja sama dengan pihak outsourcing yang tak becus mengurus hajat hidup rakyat kecil.
“Jangan biarkan kontrak seperti ini terus diperpanjang atas nama administrasi. Ini soal keadilan!” tandasnya.
DPRD Boalemo: Jangan Hanya Duduk Menonton Jeritan Rakyat!
Sorotan juga kini tertuju ke lembaga perwakilan rakyat, DPRD Boalemo. Sebagai corong aspirasi, mereka tidak boleh menutup telinga terhadap keluhan para pekerja kebersihan dan sopir yang menggantungkan hidup dari gaji bulanan.
Masalah ini bukan perkara teknis — ini soal perut rakyat dan harga diri kemanusiaan. DPRD seharusnya segera memanggil pihak BKAD, Dinas terkait, dan perusahaan outsourcing untuk membuka secara transparan mekanisme pembayaran serta dugaan potongan yang dilakukan.
Rakyat menunggu keberanian Dewan untuk berpihak pada yang tertindas, bukan sekadar menjadi penonton di balik meja sidang.
BKAD Boalemo: Jangan Terlalu Lama Menikmati Angin Pantai Sementara Rakyat Kepanasan
Bagian Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah jantung pengelolaan keuangan daerah.
Namun ketika jantung ini berdetak lamban, darah anggaran pun tak mengalir — dan rakyatlah yang pingsan.
Ironinya, saat para pekerja kebersihan menunggu gaji dengan mata basah, sebagian pejabat BKAD justru terlihat bersantai dalam suasana penuh hiburan, seperti sedang menikmati angin pantai selepas evaluasi triwulan. Kontras sekali: rakyat tercekik, mereka bersenda gurau.
Saatnya Rum Pagau Bertindak: Lakukan Rolling Jabatan Sesuai Regulasi dan Etika Pemerintahan
Sudah terlalu lama sejumlah pejabat dan staf tertentu bercokol di bidang yang sama tanpa rotasi.
Padahal, berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2018 tentang Rotasi dan Mutasi Pegawai ASNserta ketentuan umum dalam manajemen kepegawaian, pejabat yang telah menjabat di satu bidang lebih dari dua tahun sebaiknya segera di-rolling untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memperkuat profesionalisme birokrasi.
Rotasi bukan hukuman, melainkan bentuk penyegaran organisasi. Dan inilah saatnya Bupati Boalemo, Drs. H. Rum Pagau, menegaskan komitmen moralnya untuk melakukan perombakan menyeluruh pada sektor keuangan dan unit teknis yang lamban dan kehilangan empati.
Jika roda pemerintahan ingin bersih, maka tak ada tempat bagi mereka yang nyaman dalam zona “angin pantai” ketika rakyat berteriak menuntut haknya.
Penutup: Keadilan Tak Boleh Dibayar dengan Dalih Administrasi
Pekerja kebersihan dan sopir adalah wajah Boalemo yang sesungguhnya. Mereka membersihkan kota ini, namun justru hidup dalam ketidakpastian karena gaji mereka kerap tertunda dan terpotong.
Ketika pemerintah lambat, dan wakil rakyat diam, siapa lagi yang bisa mereka percaya? Sudah saatnya Pemda, BKAD, dan DPRD Boalemo bercermin dan bertanggung jawab. Keadilan tidak akan pernah hadir selama birokrasi masih bermain sandiwara di tepi pantai penderitaan rakyatnya.
