Trilogis.id_(DPRD Boalemo) — Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo melayangkan pandangan tajam terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025. Melalui Sekretaris Fraksi, Abdul Rahman Genti, S.Pd.I, fraksi ini menyoroti sejumlah poin krusial yang dinilai mengancam stabilitas keuangan daerah dan kualitas pelayanan publik, termasuk ironi layanan kesehatan di dusun-dusun terpencil.
Pendapatan Daerah Anjlok, Peringatan Serius bagi Pemda
Fraksi Demokrat memberikan alarm serius atas penurunan pendapatan daerah yang signifikan. Pendapatan diproyeksikan anjlok sebesar Rp 52,6 miliar, dari target awal Rp 857,6 miliar menjadi Rp 805 miliar. Penurunan terbesar berasal dari pendapatan transfer yang turun hingga Rp 61,3 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah Daerah wajib menjelaskan secara serius penyebab penurunan ini dan menyiapkan langkah antisipatif agar pelayanan dasar tidak terganggu,” tegas Abdul Rahman Genti.
Pandangan ini juga menyoroti kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya naik Rp 7,9 miliar menjadi Rp 89,1 miliar, yang dinilai masih sangat kecil, hanya 11% dari total pendapatan. Fraksi Demokrat menilai Pemda belum serius menggali potensi daerah yang sangat besar, seperti agrobisnis, perikanan, kelautan, dan pariwisata yang seharusnya menjadi kekuatan utama Boalemo.
Defisit dan Belanja Daerah Jadi Sorotan Utama
Selain pendapatan, Fraksi Demokrat juga menyoroti lonjakan defisit dari Rp 100 juta menjadi Rp 29,3 miliar. Defisit ini sepenuhnya ditutup oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Fraksi Demokrat menilai ketergantungan pada SILPA sebagai hal yang “tidak sehat” dan hanya menutupi kelemahan perencanaan anggaran.
Di sisi belanja, Fraksi Demokrat mengingatkan Pemda agar tidak melakukan pemangkasan yang mengorbankan belanja modal untuk kepentingan rakyat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Layanan Kesehatan di Dusun Terpencil Jadi Cermin Ironi
Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat juga mengungkap kondisi memprihatinkan yang dialami masyarakat di Dusun Kilo 43, Desa Tangga Barito. Mereka membeberkan fakta ironis bahwa tidak ada tenaga kesehatan (nakes) yang berjaga (standby) di puskesmas pembantu (pustu).
Kondisi ini diperparah dengan akses yang sulit. Ketika ada warga yang sakit, mereka tidak bisa segera mendapatkan layanan kesehatan. Akses satu-satunya adalah melalui sungai, itu pun hanya untuk menuju puskesmas di desa tetangga, Saritani.
“Mati dulu baru bisa mendapatkan layanan kesehatan,” ujar Abdul Rahman Genti, mengutip keluhan warga sebagai gambaran betapa lambatnya penanganan kesehatan di daerah terpencil tersebut.
Fraksi Demokrat menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang tersebar harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD Induk 2026. Mereka juga mendesak Pemda untuk menagih kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan di Boalemo yang kontribusinya dinilai masih minim.
Pandangan fraksi ini diakhiri dengan harapan agar apa yang telah dilakukan memperoleh berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dokumen pandangan ini ditandatangani oleh Ketua Fraksi Hardi Syam Mopangga, S.Pd, M.Si, dan Sekretaris Fraksi Abdul Rahman Genti, S.Pd.I.
