TEGAS !!!, PB PMII Sikapi Penyerobotan Lahan Di Wawoni Tenggara

- Jurnalis

Senin, 14 Maret 2022 - 18:37 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id (Sulawesi Tenggara) – PB PMII menyikapi polemik penyerobotan lahan milik warga yang di lakukan oleh PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) di Desa Sukarela, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe kepulauan (Konkep) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

PT.Gema Kreasi Perdana diduga  telah menyerobot lahan Warga dengan menggunakan alat berat dan di kawal oleh aparat kepolisiaan, warga setempat yang mempertahankan hak atas tanah dan ruang hidupnya yang terancam tambang, namun warga justru mengalami intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi.

Ketua PB PMII Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Rahmat Giffary Bestami mengecam keras PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) yang menyerobot tanah milik warga Kabupaten Konawe Kepulauan karena itu adalah tindakan yang melawan hukum dan merugikan orang lain, serta meminta pihak kepolisian bersifat menengahi dan tidak cenderung berat sebelah.

“Saya pikir ini merupakan tindakan melawan hukum, harusnya pihak kepolisian juga independen dalam menengahi perkara ini dan tidak terkesan hanya berat sebelah pihak,” Ujar Gifari.

Dirinya menambahkan, pihak perusahaan harus komunikatif dan tidak cenderung intimidatif terhadap masyarakat.

Ia juga menegaskan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini sebagai eksekutor harus mengkaji kembali Perda RTRW yang terkesan dipaksa dan tergesa-gesa dan tidak mengakomodir semua kepentingan.

“Perda RTWR harus mengacu pada UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai pertimbangan untuk mengembangkan investasi di wilayah Kepulauan Konawe, sehingga investasi harus selaras dengan tujuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan rakyat,” Bebernya.

Baca Juga :  Jelang Pilkada, KPU Boalemo buka Rekrutmen PPK

Tidak hanya Pemerintah Daerah, Putra Gorontalo itu meminta kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian ESDM untuk mengeluarkan Surat Instruksi Pemberhentian Sementara aktvitias perusahaan untuk upaya mencari solusi atas konflik yang terjadi.

“Pemerintah Pusat juga jangan hanya diam saja, karena ini merupakan hal yang urgen dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat,” Pungkasnya.

 

 

Berita Terkait

Gorengan” Media yang Melenceng: Menepis Politisasi Boikot DPRD Boalemo dan Nyanyian Satir 5 Fraksi
Ketika Ring Parlemen Memaksa Sang Ketua Lempar Handuk
Cegah Komplikasi Diabetes, Puskesmas Berlian Boalemo Gelar Layanan Prolanis Terpadu
“Jebakan Hukum Formalistik” dalam Pembahasan KUA-PPAS Boalemo: Sebuah Catatan Kritis
Tanpa Ketua DPRD, Agenda Dewan Lebih Lancar: Fungsi Aleg Jalan Sebagaimana Mestinya
“Kursi Kosong”, Boikot Ketua DPRD Boalemo Berkepanjangan Lumpuhkan Nadi Legislasi dan Merugikan PDIP ?
Boikot untuk Ketua; DPRD Boalemo mulai Retak ??
Regulasi “Dikebiri”, Kursi Kadis Dikbud Boalemo Diduga Lahir dari Rahim Prosedur Cacat?

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 02:13 WITA

Gorengan” Media yang Melenceng: Menepis Politisasi Boikot DPRD Boalemo dan Nyanyian Satir 5 Fraksi

Rabu, 22 Juli 2026 - 01:28 WITA

Ketika Ring Parlemen Memaksa Sang Ketua Lempar Handuk

Selasa, 21 Juli 2026 - 15:30 WITA

Cegah Komplikasi Diabetes, Puskesmas Berlian Boalemo Gelar Layanan Prolanis Terpadu

Sabtu, 18 Juli 2026 - 22:34 WITA

“Jebakan Hukum Formalistik” dalam Pembahasan KUA-PPAS Boalemo: Sebuah Catatan Kritis

Sabtu, 18 Juli 2026 - 09:33 WITA

Tanpa Ketua DPRD, Agenda Dewan Lebih Lancar: Fungsi Aleg Jalan Sebagaimana Mestinya

Berita Terbaru

Daerah

Ketika Ring Parlemen Memaksa Sang Ketua Lempar Handuk

Rabu, 22 Jul 2026 - 01:28 WITA