Bab 13
Tanowa kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang damai—melainkan sunyi penuh perhitungan.
Setelah aksi massa, pecah kongsi di DPRD, dan pernyataan Ketua yang menantang Kejaksaan, semua pihak kini menahan langkah.
Karena langkah berikut bisa jadi terakhir—atau awal dari sesuatu yang lebih besar.
Kejaksaan: Menahan Nafas di Ujung Tombak
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihak Kejari Tanowa tengah menyusun jadwal pemanggilan lanjutan.
Mereka telah melihat siapa yang panik, siapa yang bermain rapi, dan siapa yang sedang menunggu dikorbankan.
“Kita tidak bisa sembrono. Kalau menyentuh terlalu atas tanpa data matang, kita dilumpuhkan,” ucap seorang jaksa muda.
Namun sebuah surat pengaduan publik dari pusat—yang dikirim sebelum demo mahasiswa—masih jadi pegangan moral.
Ada dorongan dari luar Tanowa yang menuntut agar kasus ini tak mandek di level staf.
DPRD: Kompak di Luar, Retak di Dalam
Ketua DPRD tetap bersuara lantang di media: “Kami merasa telah melaksanakan perjalanan dinas. Kalau fiktif, buktikan”.
Tapi di dalam, lebih banyak kursi kosong dari biasanya.
Beberapa anggota mulai konsultasi diam-diam dengan pengacara.
Yang lain mulai bertanya-tanya: siapa yang akan dilepas lebih dulu?
Dan satu pertanyaan paling getir muncul dalam rapat kecil fraksi:
“Apakah Ketua siap sendiri jika harus bertanggung jawab?
Atau akan menyeret nama eksekutif yang dulu menyetujui semua ini?”
Pimpinan Eksekutif: Jejak Lama dan Bayang-bayang Baru
Pimpinan eksekutif saat ini dulunya adalah Wakil Ketua DPRD periode ketika Perdis-perdis itu dilaksanakan.
Ia hadir dalam penandatanganan, rapat anggaran, bahkan perjalanan-perjalanan yang kini dipersoalkan.
Dan kini, ia duduk di kursi eksekutif—tepat di samping Bupati.
Bagi publik yang melek sejarah, ini bukan sekadar kebetulan.
“Apakah Pimpinan eksekutif ini akan ikut diperiksa?” tanya seorang wartawan lokal dalam diskusi daring.
“Jika ya, apakah Bupati akan membelanya… atau membiarkannya tumbang demi menyelamatkan diri sendiri?”
Situasi ini menekan Bupati ke dua arah:
Jika melindungi, ia bisa ikut terseret.
Jika melepaskan, ia bisa dianggap pengkhianat di mata tim politiknya.
Bupati: Memilih Korban atau Membuat Pengalihan
Bupati Tanowa dikenal tenang. Tapi ketenangan itu mulai retak oleh bisikan.
Ada dua pilihan di meja kerjanya:
1. Menahan semua tekanan dan mempertahankan status quo
2. Mengorbankan satu atau dua sosok di sekitarnya, dan mendorong isu baru sebagai pengalih.
Beberapa staf menyarankan opsi kedua.
Bahkan sudah ada nama-nama yang bisa “dilepas” untuk mengalihkan kemarahan publik:
Kasus korupsi pengadaan lain, isu moral pejabat tertentu, atau laporan keuangan OPD yang rawan.
Namun yang paling berisiko adalah satu nama: Sang Wakil.
Mengorbankannya bisa menenangkan kejaksaan—tapi akan memecah koalisi dan membuka luka lama.
Polisi dan Keamanan: Hening yang Waspada
Di sisi lain, pihak Polres diam.
Tapi diam bukan berarti netral.
“Kami siaga jika ada sabotase atau tekanan balik ke aparat hukum,” kata Kapolres saat rapat Forkopimda.
Namun beredar kabar bahwa ada oknum anggota kepolisian yang “dekat” dengan salah satu pimpinan DPRD.
Tak semua netral. Tak semua siap bertempur di sisi kebenaran.
Masyarakat: Tak Mau Jadi Penonton Lagi
Satu hal yang berubah dari dulu:
Publik Tanowa tidak lagi bisa dibius oleh berita resmi.
File pengaduan yang dikirim ke pusat, dibocorkan ke beberapa mahasiswa.
Analisis keuangan yang mengungkap anggaran perjalanan yang tak bisa dipertanggungjawabkan, kini tersebar luas.
Rakyat tahu siapa yang terlibat. Mereka hanya menunggu: siapa yang akan bertanggung jawab?
Di Tengah Titik Beku
Tidak ada yang bergerak hari ini.
Tapi bukan karena lumpuh. Melainkan karena semua sedang berhitung.
Kejaksaan menunggu waktu yang tepat.
DPRD menahan nafas dan saling curiga.
Bupati menimbang siapa yang bisa dikorbankan.
Wakil Bupati mulai melihat bayang-bayang masa lalunya datang kembali.
Masyarakat hanya ingin satu hal: keadilan yang tak lagi bisa dibeli.
Dan fiksi ini… belum selesai. Karena cerita yang paling menentukan belum terjadi.
TAMAT.
Penulis : Nanang Syawal
