Rasionalisasi & Perspektif soal “Merampok Uang Negara”

- Jurnalis

Jumat, 19 September 2025 - 19:43 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id_(Opini/Tajuk) –– Baru-baru ini, publik digegerkan oleh pernyataan seorang anggota legislatif (aleg) yang dengan enteng menyebut “merampok uang negara”.

Sekilas terdengar seperti satire, namun ucapan itu tak bisa dianggap sepele. Sebab, di balik kalimat singkat tersebut tersimpan persoalan serius yang menyentuh ranah hukum, sosial, etika, bahkan agama.

Dari sisi yuridis, istilah “merampok uang negara” jelas berkelindan dengan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan, siapa pun yang memperkaya diri dengan merugikan keuangan negara dapat dijerat hukum. Korupsi dipandang sebagai extra ordinary crime—kejahatan luar biasa—yang menghancurkan sendi-sendi negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pernyataan aleg yang terdengar seperti normalisasi tindak pidana, pada akhirnya bisa berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru sekaligus menjadi tanda lemahnya kesadaran etika pejabat publik.

Baca Juga :  Revitalisasi di SMA Negeri 2 Tilamuta: Transparansi yang Retak di Balik Tiga Anggaran

Namun masalah ini tak hanya berhenti pada aspek hukum. Dari sudut sosial, ucapan semacam itu justru memperlebar jarak antara elit politik dan rakyat.

Bayangkan, masyarakat yang setiap hari harus bergelut dengan harga sembako, biaya sekolah, dan layanan kesehatan yang serba terbatas, justru mendengar wakilnya berbicara seolah uang negara memang sah untuk dijarah.

Krisis kepercayaan publik kian dalam, dan budaya permisif atas perilaku koruptif semakin subur.

Jika kita tarik ke ranah empiris, data menunjukkan betapa mahalnya harga “merampok uang negara”.

Laporan KPK setiap tahun mencatat kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Akibatnya, jalan-jalan mangkrak, bantuan sosial raib di tengah jalan, hingga dana pendidikan bocor sebelum sampai ke sekolah. Semua itu bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi nyata dirasakan masyarakat: pembangunan terhambat, pelayanan publik melemah, dan jurang kesenjangan makin menganga.

Baca Juga :  Anas Jusuf Soroti Penilaian Ombusdman di Dinas Kominfo yang masih rendah

Dari segi etika dan kepantasan, seorang aleg semestinya menjadi teladan. Ia dipilih bukan untuk melegitimasi pencurian uang rakyat, melainkan untuk menjaga martabat lembaga legislatif. Ucapan kontroversial itu hanya menambah daftar panjang krisis integritas pejabat publik, sekaligus merusak sendi kepantasan politik.

Lebih jauh lagi, jika ditilik dari perspektif agama, merampok uang negara tak ubahnya memakan harta haram. Dalam Islam, perbuatan ini termasuk ke dalam larangan keras Allah: “Janganlah kamu memakan harta dengan cara batil” (QS. Al-Baqarah: 188). Dalam tradisi Kristen pun, perintah “Jangan mencuri” menjadi hukum moral yang tak bisa ditawar.

Baca Juga :  Pemilu Masuk Akhir Tahapan, KPU Boalemo: Terima Kasih untuk Penyelenggara dan masyarakat Kabupaten Boalemo

Semua agama menempatkan kejujuran sebagai pilar utama kehidupan. Maka, siapa pun yang bermain-main dengan uang rakyat, sesungguhnya sedang menumpuk dosa dunia sekaligus akhirat.

Pada akhirnya, pernyataan aleg tentang “merampok uang negara” bukan sekadar guyonan politik. Ia adalah cermin suram bagaimana sebagian wakil rakyat mulai kehilangan sensitivitas moral, bahkan keberanian untuk berbicara dengan kepantasan.

Karena itu, masyarakat berhak menuntut klarifikasi, dan lembaga legislatif wajib menegakkan mekanisme etik serta disiplin internal.

Sebab, jika pernyataan seperti ini dibiarkan, kita sedang menuju normalisasi korupsi—dan itu lebih berbahaya daripada korupsi itu sendiri.

Berita Terkait

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD
Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan
Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD
Kematian Tragis di RSCG Boalemo: Ketika Dalih Manajemen Runtuh di Hadapan Hukum Kesehatan
Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP
Pasca Lahiran, Ibu di Boalemo Meninggal: Benar Ada Malapraktik di RSCG?
Kerugian Capai Rp2,1 M, Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Boalemo, Kejari Tetapkan Dua Tersangka
Puskesmas Berlian Gelar Kegiatan Tracing TB Rangkaian CKG di Desa Bongo Tua

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:38 WITA

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD

Rabu, 18 November 2026 - 16:57 WITA

Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan

Rabu, 18 November 2026 - 01:19 WITA

Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD

Selasa, 17 November 2026 - 23:52 WITA

Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP

Selasa, 17 November 2026 - 22:38 WITA

Pasca Lahiran, Ibu di Boalemo Meninggal: Benar Ada Malapraktik di RSCG?

Berita Terbaru