Trilogis (BOALEMO) — Program pengadaan bibit Bambu Petung di Kabupaten Boalemo mulai menjadi sorotan. Proyek yang disebut telah dianggarkan hingga dua kali dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah tersebut hingga kini masih menyisakan pertanyaan publik mengenai pelaksanaan, distribusi, hingga progres pertumbuhan bibit setelah pengadaan dilakukan.
Program yang disebut menjadi salah satu program yang didorong Pemerintah Kabupaten Boalemo di sektor pertanian dan hortikultura itu semestinya tidak berhenti pada proses pengadaan. Lebih jauh, publik tentu berkepentingan mengetahui apakah bibit yang dibeli benar-benar telah ditanam, tumbuh, terawat, dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan program.
Namun, hingga berita ini disusun, informasi mengenai perkembangan program tersebut belum memperoleh penjelasan resmi secara terbuka dari Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, khususnya bidang yang menangani tanaman pangan dan hortikultura.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dianggarkan Dua Kali, Progres Dipertanyakan
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pengadaan bibit Bambu Petung tersebut telah masuk dalam penganggaran sebanyak dua kali. Nilai anggarannya disebut mencapai ratusan juta rupiah.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan sederhana namun penting: jika anggaran telah dikucurkan lebih dari satu kali, sejauh mana hasil program tersebut saat ini?
Apakah seluruh bibit telah didistribusikan kepada penerima? Di mana lokasi penanamannya? Berapa jumlah bibit yang masih hidup? Berapa yang mengalami kegagalan tumbuh? Dan apakah terdapat mekanisme monitoring serta evaluasi setelah bibit diserahkan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena keberhasilan program pengadaan bibit tidak semata-mata dapat diukur dari terselesaikannya proses belanja barang. Indikator keberhasilan seharusnya juga dapat dilihat dari keberadaan fisik bibit, penanaman, pemeliharaan, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Kabid HTP Belum Memberikan Penjelasan
Upaya memperoleh penjelasan dari Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, khususnya Kepala Bidang yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura, hingga kini belum menghasilkan keterangan resmi mengenai progres program tersebut.
Padahal, penjelasan dari instansi teknis diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk mengenai dasar kebutuhan pengadaan, jumlah bibit, lokasi distribusi, penerima manfaat, sumber anggaran, mekanisme pengadaan, serta hasil monitoring setelah bibit berada di lapangan.
Ketiadaan penjelasan resmi tersebut membuat informasi mengenai program Bambu Petung masih menyisakan ruang pertanyaan.
Terlebih, program tersebut disebut sebagai bagian dari program yang dimotori oleh Bupati Boalemo. Karena menggunakan anggaran daerah, transparansi mengenai proses dan hasil pelaksanaannya menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban publik.
Muncul Isu “Bagi-Bagi Kue”
Sorotan semakin menguat karena pengadaan tersebut berlangsung di tengah kondisi keuangan daerah yang disebut sedang mengalami tekanan.
Di tengah keterbatasan fiskal, setiap belanja pemerintah semestinya dapat dipastikan memiliki urgensi, manfaat yang terukur, serta proses pengadaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks inilah muncul isu di tengah masyarakat yang mempertanyakan apakah pengadaan Bambu Petung tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan program atau justru berpotensi dipersepsikan sebagai proyek yang hanya membagi keuntungan kepada pihak-pihak tertentu.
Namun demikian, isu mengenai dugaan “bagi-bagi kue” tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta. Sampai saat ini belum terdapat keterangan resmi ataupun bukti yang dapat memastikan adanya praktik tersebut.
Justru karena itulah klarifikasi dari Dinas Pertanian menjadi penting.
Jika proses pengadaan dilakukan secara terbuka, sesuai kebutuhan, melalui mekanisme yang sah, dan seluruh bibit benar-benar sampai kepada penerima serta tumbuh sebagaimana target program, maka penjelasan tersebut sekaligus dapat menjawab berbagai kecurigaan yang berkembang.
Bagaimana Metode Pengadaannya?
Pertanyaan lain yang juga perlu dibuka adalah mengenai metode pengadaan bibit Bambu Petung tersebut.
Publik berhak mengetahui bagaimana proses pengadaan dilaksanakan, siapa penyedianya, bagaimana spesifikasi bibit ditentukan, bagaimana harga satuannya ditetapkan, serta apakah mekanisme yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Termasuk, apakah pengadaan tersebut dilakukan melalui mekanisme yang memang diperbolehkan oleh regulasi, apakah penyedia memenuhi persyaratan, dan apakah terdapat dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa barang yang dibayarkan pemerintah benar-benar telah diterima sesuai volume dan spesifikasi.
Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran.
Sebaliknya, hal itu merupakan bagian dari fungsi kontrol publik terhadap penggunaan uang daerah.
Bukan Sekadar Soal Bibit
Yang menjadi perhatian dalam persoalan ini bukan hanya berapa ratus juta rupiah yang telah dibelanjakan pemerintah.
Persoalannya adalah apa yang diperoleh masyarakat dari anggaran tersebut.
Jika bibit telah dibeli, maka harus dapat ditelusuri ke mana bibit tersebut pergi. Jika telah ditanam, harus dapat diketahui lokasi dan penerimanya. Jika program telah berjalan, harus dapat diukur tingkat keberhasilannya.
Apalagi jika pengadaan dilakukan lebih dari satu kali.
Maka pertanyaan publik menjadi semakin relevan: apakah pengadaan berikutnya merupakan kelanjutan program yang memiliki hasil terukur, atau hanya kembali mengulang pola belanja yang sama?
Jawaban atas pertanyaan tersebut sepenuhnya berada pada instansi teknis yang melaksanakan program.
Menunggu Penjelasan Dinas Pertanian
Media masih memberikan ruang kepada Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, khususnya bidang tanaman pangan dan hortikultura, untuk memberikan penjelasan secara resmi mengenai pengadaan Bambu Petung tersebut.
Keterangan yang ditunggu antara lain mengenai nilai dan sumber anggaran, jumlah bibit yang dibeli, tahun penganggaran, mekanisme pengadaan, penyedia, lokasi distribusi, penerima manfaat, dokumentasi penanaman, tingkat keberhasilan pertumbuhan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi.
Penjelasan tersebut penting agar persoalan ini tidak berhenti pada asumsi maupun isu yang berkembang di masyarakat.
Sebab, ketika uang publik digunakan untuk sebuah program, maka publik juga memiliki hak untuk mengetahui ke mana uang tersebut dibelanjakan dan apa hasil yang telah diberikan.
Dan untuk Bambu Petung di Boalemo, pertanyaan paling sederhananya kini adalah:
Setelah dua kali dianggarkan dan menelan ratusan juta rupiah, sebenarnya sudah sejauh mana bambu-bambu itu tumbuh?
