DPRD Boalemo Gelar Rapat Paripurna Bahas APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025

- Jurnalis

Selasa, 23 September 2025 - 23:19 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Boalemo, 23 September 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Boalemo pada Selasa malam (23/9/2025) pukul 19.30 WITA. Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Boalemo, Hi. Karyawan Eka Putra Noho, S.Sos, didampingi Wakil Ketua I, Husain Etango. Dari pihak eksekutif, rapat turut dihadiri oleh Wakil Bupati Boalemo, Lahmudin Hambali, beserta jajaran pemerintah daerah.

Agenda Paripurna

Rapat paripurna ini membahas empat agenda utama, yakni:

  1. Penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD atas hasil pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

  2. Penyampaian pendapat akhir masing-masing fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

  3. Penandatanganan Surat Keputusan DPRD dan Berita Acara Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terkait APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

  4. Penyampaian pendapat akhir Kepala Daerah.

Wujud Komitmen Tata Kelola Keuangan Daerah

Ketua DPRD, Eka Putra Noho, menegaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan bentuk komitmen DPRD Boalemo bersama Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga :  Sekda Boalemo Sambangi Kejaksaan, Ada Apa?

Sementara itu, kehadiran Wakil Bupati Lahmudin Hambali menjadi simbol keselarasan antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan APBD Perubahan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dasar Regulasi

Pelaksanaan pembahasan APBD Perubahan berlandaskan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa setiap perubahan APBD harus melalui mekanisme persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah.

Dengan digelarnya rapat ini, diharapkan program pembangunan Kabupaten Boalemo dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat di sisa tahun anggaran berjalan

Berita Terkait

PAW Wahyu Moridu Terancam Berliku: Calon Pengganti, Dedy Hamzah Terganjal Isu Pilkada ?
Bawa Pulang Puluhan Miliar. Misi Rum Pagau di Kementerian: Bantahan Keras Kadis Pertanian untuk Kisman
Munasir Biya Anggap Kritik Kisman Tanpa Dasar Hukum: Pengesahan APBD-P Sah Sesuai Regulasi
Tidak update, Kritik Kisman Abubakar Dijawab dengan Lobi Anggaran Produktif oleh Rum Pagau
Fraksi Persatuan Indonesia Minta Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah
Sorotan Kritis Fraksi Demokrat di APBD-P 2025 : PAD Anjlok, Layanan Kesehatan di Ujung Tanduk
Isak Tangis dan Doa iringi pemberhentiannya. DPRD: Terima Kasih atas dedikasinya Wahyudin Moridu
PAW Aleg Provinsi: Antara Hak Politik dan Etika Calon Kepala Daerah

Berita Terkait

Sabtu, 27 September 2025 - 18:53 WITA

PAW Wahyu Moridu Terancam Berliku: Calon Pengganti, Dedy Hamzah Terganjal Isu Pilkada ?

Rabu, 24 September 2025 - 15:48 WITA

Bawa Pulang Puluhan Miliar. Misi Rum Pagau di Kementerian: Bantahan Keras Kadis Pertanian untuk Kisman

Rabu, 24 September 2025 - 10:47 WITA

Munasir Biya Anggap Kritik Kisman Tanpa Dasar Hukum: Pengesahan APBD-P Sah Sesuai Regulasi

Rabu, 24 September 2025 - 02:20 WITA

Tidak update, Kritik Kisman Abubakar Dijawab dengan Lobi Anggaran Produktif oleh Rum Pagau

Selasa, 23 September 2025 - 23:44 WITA

Sorotan Kritis Fraksi Demokrat di APBD-P 2025 : PAD Anjlok, Layanan Kesehatan di Ujung Tanduk

Berita Terbaru