Kontroversial, Wahyu Moridu Tak Dapat Pembelaan, PDI Perjuangan Gorontalo Siapkan Sanksi Tegas

- Jurnalis

Jumat, 19 September 2025 - 19:19 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id_(GORONTALO)Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu, menghadapi konsekuensi serius menyusul beredarnya video kontroversial yang memperlihatkan dirinya melontarkan pernyataan “kita rampok aja uang negara ini”.

Pihak internal PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo dengan tegas menyatakan tidak akan mentolerir tindakan kadernya tersebut dan memastikan akan mengambil langkah tegas.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Gorontalo, Veny Anwar, angkat bicara pada Jumat (19/9), menegaskan bahwa pihaknya baru mengetahui keberadaan video tersebut dan segera melakukan koordinasi internal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hari ini kami baru mengetahui masalahnya,” ujar Veny di Gorontalo.

Pernyataan Veny Anwar ini mengindikasikan bahwa Wahyudin Moridu tidak akan mendapat pembelaan dari partainya terkait video yang telah memicu kemarahan publik. Partai berlambangkan Banteng moncong putih itu, lanjut Veny, memiliki komitmen kuat untuk menjaga nama baik dan integritas kader.

Partai tidak akan mentolerir perbuatan wakil rakyat yang tidak mencerminkan jati diri kader PDI Perjuangan,” tegas Veny.

Ia memastikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan bersama partai akan segera menindaklanjuti masalah ini sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku.

Baca Juga :  Darwis dan Wahyu Moridu Sosok Pelayan Rakyat

Sikap tegas PDI Perjuangan ini sejalan dengan desakan publik yang menuntut pertanggungjawaban atas pernyataan Wahyudin Moridu.

Baca Juga :  Pelarangan Maulid Nabi disetiap Desa, Aleg Wahyu Moridu kritisi surat Sekda Boalemo

Sebelumnya, warga Gorontalo, Nanang Syawal, melayangkan surat terbuka yang menuntut pemecatan Wahyudin, audit menyeluruh, dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum atas pernyataan yang dianggap merendahkan martabat keuangan negara.

Dengan adanya pernyataan resmi dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu kini berada di ujung tanduk. Sanksi internal partai, yang bisa berujung pada pemecatan, diperkirakan akan segera diputuskan sebagai bentuk komitmen partai terhadap etika dan akuntabilitas wakil rakyatnya.

Berita Terkait

Duduk, diam, gaji akan masuk; Menanti Suara di Gedung Rakyat, Fungsi DPRD Boalemo Diduga Mati Suri?
Masih soal mobil yang di pinjam Kejati, Klarifikasi Jubir Pemda dan Kabag Umum tidak substantif
Mobil Baru untuk Kejati, BPJS Menunggak dan Petani Menunggu: Di Mana Prioritas Pemda?
Pemda Boalemo dan Kejati Gorontalo Ugal-ugalan?: Antara Perencanaan yang Gagal dan Dugaan Peminjaman Ilegal
Menakar Etika dan Independensi: Ujian Transparansi di Balik Peminjaman Kendaraan Dinas Pemda oleh Kejati
Rapor Merah PAHAM: Janji Pembangunan, Utang BPJS, dan Sejumlah Persoalan yang Belum Tuntas
Menyelamatkan Nyawa, Kehilangan Hak: Jeritan Nakes di Balik Penolakan Klaim BPJS

Berita Terkait

Senin, 29 Juni 2026 - 20:36 WITA

Duduk, diam, gaji akan masuk; Menanti Suara di Gedung Rakyat, Fungsi DPRD Boalemo Diduga Mati Suri?

Minggu, 28 Juni 2026 - 00:32 WITA

Masih soal mobil yang di pinjam Kejati, Klarifikasi Jubir Pemda dan Kabag Umum tidak substantif

Jumat, 26 Juni 2026 - 05:56 WITA

Mobil Baru untuk Kejati, BPJS Menunggak dan Petani Menunggu: Di Mana Prioritas Pemda?

Rabu, 24 Juni 2026 - 19:05 WITA

Pemda Boalemo dan Kejati Gorontalo Ugal-ugalan?: Antara Perencanaan yang Gagal dan Dugaan Peminjaman Ilegal

Rabu, 24 Juni 2026 - 18:31 WITA

Menakar Etika dan Independensi: Ujian Transparansi di Balik Peminjaman Kendaraan Dinas Pemda oleh Kejati

Berita Terbaru