Langkah Jaksa dan Tangan yang Tak Terlihat

- Jurnalis

Jumat, 8 Agustus 2025 - 23:29 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bab 12

Jaksa utama di Kejari Tanowa duduk di ruangannya yang dingin. Di meja ada dua bundel:
satu bertuliskan PERDIS 2022, satunya lagi PERDIS 2020–2021 (Pemeriksaan Awal).
Lembar demi lembar hasil audit, keterangan saksi, rekaman percakapan, hingga hasil penggeledahan di hotel-hotel di luar kota — semuanya mulai membentuk pola.

Tapi langkah tidak bisa sembarangan.
Satu nama salah disebut, satu momen salah langkah — kasus bisa runtuh, atau malah dirinya diseret arus politik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kita mulai dari yang sudah jelas kerugian negaranya. Yang lain, susul,” ujar sang jaksa kepada tim.

Mereka paham:
PERDIS 2022 sudah ada hitungan pasti kerugian negara dari BPK.
Sementara 2020–2021, sebagian jejaknya mulai hilang, tapi tak semuanya padam.

Tangan yang Tak Terlihat

Sementara itu, telepon berdering.
Seseorang dari luar kota. Bukan atasannya, bukan pula penyidik pusat. Tapi suara itu berat, tenang, penuh wibawa gelap.

Kami mendukung penindakan kasus ini. Tapi pilih waktu yang tepat.
Jangan semua ditabrak bersamaan.
Ada nama-nama yang tidak bisa disentuh sekarang. Fokus dulu”.

Sang jaksa tidak menjawab. Ia hanya menutup panggilan dan kembali membuka dokumen.
Bukan karena takut. Tapi karena tahu:
yang ingin menyetir kasus ini bukan hanya politik lokal, tapi jaringan lebih besar.

Baca Juga :  Pemandangan "Estetik" Pasca Kunjungan Pejabat: Karpet Sampah di Bawah Lampu Megah

Tekanan yang Meningkat

Di luar, tekanan meningkat. Mahasiswa terus bergerak.
Beberapa organisasi masyarakat sipil membuat aliansi dan mengirim surat resmi ke Kejagung.

Media mulai menyorot:

Ada apa dengan DPRD Tanowa?”
“Pola Perjalanan Dinas Fiktif Mirip di Daerah Lain?”
“Mengapa Jaksa Lamban?”

Jaksa akhirnya menggelar konferensi pers.

Kami sedang menyusun konstruksi hukum yang kuat.
Kasus ini tidak hanya soal administrasi, tapi soal niat jahat yang terstruktur.
Semua yang terlibat akan kami panggil, tanpa kecuali.”

Surat Panggilan dan Getar di Parlemen

Seminggu kemudian, surat panggilan pertama diterbitkan.
Tiga anggota DPRD, satu staf sekretariat, dan seorang sopir yang dulu mengantar perjalanan dinas.

Getarannya terasa di koridor lembaga.
Beberapa mulai membereskan meja. Beberapa mencari cara melobi. Beberapa… mulai membocorkan info ke wartawan.

Baca Juga :  Boikot untuk Ketua; DPRD Boalemo mulai Retak ??

“Saya hanya disuruh tanda tangan.”
“Bukti hotel tidak ada karena memang kami tidak ke sana.”
“Uangnya dibagi per orang, bukan dipakai kegiatan.”

Pengakuan demi pengakuan mulai tumpah — bukan karena ingin jujur,
tapi karena takut ditinggal sendiri saat badai tiba.

Nasa Mencium Arah Baru

Nasa, di tengah hiruk pikuk itu, kembali menyusun catatan.

Ada tangan yang ingin membatasi kasus ini hanya ke level bawah.
Tapi jaksa punya semua nama.
Jika mereka berani, ini bisa mengubah arah pemerintahan Tanowa selamanya.”

Ia tak lagi hanya menulis untuk publik. Tapi juga menyusun laporan kronologis ke lembaga antikorupsi nasional.
Dengan bukti yang ia miliki — ia tahu, beberapa nama besar tak bisa selamanya bersembunyi di balik jubah jabatan.

Di kejaksaan, langkah telah dimulai.
Di parlemen, gemetar mulai terasa.
Dan di luar sistem, suara-suara kebenaran mulai menulis jalannya sendiri.

Tapi bayangan gelap belum pergi.
Ada kekuatan yang ingin mengatur siapa yang jatuh duluan… dan siapa yang diselamatkan sampai akhir.

Bersambung…

Penulis : Nanang Syawal

Berita Terkait

Jangan Salah Tafsir, Pengawasan DPRD Bukan Tanpa Aturan
Jalan Rusak Parah Puluhan Tahun, Bupati Buta, DPRD Bisu; Uang Rakyat ke Mana?
Boikot untuk Ketua; DPRD Boalemo mulai Retak ??
Mobil Baru untuk Kejati, BPJS Menunggak dan Petani Menunggu: Di Mana Prioritas Pemda?
Pemda Boalemo dan Kejati Gorontalo Ugal-ugalan?: Antara Perencanaan yang Gagal dan Dugaan Peminjaman Ilegal
Menakar Etika dan Independensi: Ujian Transparansi di Balik Peminjaman Kendaraan Dinas Pemda oleh Kejati
Rapor Merah PAHAM: Janji Pembangunan, Utang BPJS, dan Sejumlah Persoalan yang Belum Tuntas
Sekda dan Krisis Plasma Sawit: Diam, Mengawasi, atau Membiarkan?

Berita Terkait

Selasa, 7 Juli 2026 - 12:19 WITA

Jangan Salah Tafsir, Pengawasan DPRD Bukan Tanpa Aturan

Selasa, 7 Juli 2026 - 11:37 WITA

Jalan Rusak Parah Puluhan Tahun, Bupati Buta, DPRD Bisu; Uang Rakyat ke Mana?

Selasa, 7 Juli 2026 - 00:20 WITA

Boikot untuk Ketua; DPRD Boalemo mulai Retak ??

Jumat, 26 Juni 2026 - 05:56 WITA

Mobil Baru untuk Kejati, BPJS Menunggak dan Petani Menunggu: Di Mana Prioritas Pemda?

Rabu, 24 Juni 2026 - 19:05 WITA

Pemda Boalemo dan Kejati Gorontalo Ugal-ugalan?: Antara Perencanaan yang Gagal dan Dugaan Peminjaman Ilegal

Berita Terbaru

Cerpen

Jangan Salah Tafsir, Pengawasan DPRD Bukan Tanpa Aturan

Selasa, 7 Jul 2026 - 12:19 WITA

Cerpen

Boikot untuk Ketua; DPRD Boalemo mulai Retak ??

Selasa, 7 Jul 2026 - 00:20 WITA