Bab 7
Langit Tanowa pagi itu kelabu. Bukan karena mendung, tapi karena desas-desus yang makin pekat di ruang publik. Gedung Kejaksaan Negeri Tanowa mulai terlihat ramai. Wartawan lokal berjaga. Mobil dinas datang silih berganti.
Pimpinan DPRD Tanowa periode 2019–2024 mulai diperiksa.
Tapi hanya untuk kasus perjalanan dinas tahun 2022.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus 2022 Jadi Etalase
Pemeriksaan Ketua dan dua Wakil Ketua DPRD disambut gegap gempita media. Judul-judul headline berteriak:
“Kejari Periksa Tiga Pimpinan DPRD Tanowa”
“Kejaksaan Serius Usut Perjalanan Dinas Fiktif”
Tapi Marya dan Nasa tetap mencatatnya dengan kepala dingin.
“Ini baru awal,” kata Nasa sambil menyeduh kopi.“Awal dari apa?” tanya Marya.
“Dari pembuktian bertahap. Mereka mulai dari yang sudah jelas ada kerugian negaranya.”
Yang dimaksud Nasa adalah kasus perjalanan dinas tahun 2022—satu-satunya yang telah memiliki angka kerugian pasti dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Karena itulah, kasus ini lebih dulu diproses.
Penggeledahan di Tempat-Tempat yang Dulu Fiktif
Marya membuka catatan kecilnya. Ia mencocokkan tanggal penggeledahan yang dilakukan tim Kejari di sejumlah hotel di Manado, Jakarta, dan Bali—lokasi yang dulu disebut dalam pertanggungjawaban fiktif tahun 2020–2021.
“Mereka serius,” gumam Marya.
“Hotel-hotel itu dulu hanya jadi nama di kuitansi. Sekarang jadi tempat penggeledahan.”
Nasa mengangguk. Ia tahu, meski pelan, proses mulai merangkak.
”2020 dan 2021 itu lebih rumit. Belum ada kerugian negara yang dihitung secara resmi. Tapi jejaknya sudah dicari. Tinggal nunggu waktu.”
Keadilan dalam Antrian
Nama-nama yang tercantum dalam dokumen 2020–2021—beberapa di antaranya kini kembali duduk di kursi DPRD—masih belum dipanggil. Tapi bukan berarti aman.
“Kita ini lagi hidup dalam sistem keadilan yang mengantri,” kata Nasa.
“Yang datanya duluan lengkap, itulah yang diproses lebih dulu.”
Marya tak langsung menjawab. Ia menatap papan tulis di ruang kerjanya. Ada puluhan nama, tanggal perjalanan, serta tanda tangan yang sama dari tiga tahun berturut-turut.
“Yang penting, tak satu pun tahun bisa dianggap bersih,” katanya pelan.
Publik Belajar Menunggu dengan Tidak Diam
Di luar gedung Kejari, para aktivis mulai menyusun petisi. Mereka tahu, publik tak bisa hanya jadi penonton.
Isinya: desakan agar penyidikan 2020–2021 tetap dilanjutkan secara terbuka, dan bahwa kerugian negara bukan satu-satunya indikator kejahatan anggaran.
“Transparansi itu tak boleh terhenti di angka. Tapi juga sampai pada siapa yang mengatur semua ini sejak awal,” ujar salah satu penggagas petisi di media sosial.
Malam itu, Nasa menyusun ulang benang merah dari seluruh dokumen yang dikumpulkannya. Kali ini ia tidak mencari siapa yang paling bersalah—tapi siapa yang paling tahu, sejak awal, bahwa ini akan terjadi.
Satu kalimat ia tulis besar di tengah:
“Hukum tak selalu lambat. Kadang ia cuma sedang menyusun urutan.”
Bersambung…
Penulis : Nanang Syawal
