Fiskal Daerah Tertekan: Banggar DPRD Boalemo Konsultasi ke Kemendagri Bahas Penurunan Dana Transfer

- Jurnalis

Selasa, 30 September 2025 - 16:35 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id(DPRD BOALEMO) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Boalemo bersama perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar konsultasi intensif dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Pertemuan tersebut berfokus pada penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 di tengah kekhawatiran atas penurunan signifikan dana transfer dari pusat.

Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, secara langsung menyampaikan kekhawatiran tersebut.

“Dana transfer dari pusat mengalami penurunan. Ini tentu berdampak pada ruang fiskal daerah,” ujar Karyawan Eka Putra Noho.

Isu Utama yang Ditekankan Banggar:

  • Dana Bagi Hasil (DBH): Anggota Banggar Arman Naway menyoroti menurunnya DBH dari sektor sawit dan tambang serta meminta kejelasan mekanisme penyaluran royalti.
  • Beban Belanja Pegawai: Hardi Syam Mopangga mengkritik sentralistiknya pengelolaan anggaran daerah di tengah beban belanja pegawai yang tetap tinggi. Kemendagri (melalui Rooy Salamony) menegaskan aturan batas belanja pegawai di atas 30% akan berujung pada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).
  • Program Beasiswa: Anggota Muhammad Amin mempertanyakan alokasi beasiswa. Rooy Salamony memastikan program beasiswa tetap bisa dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan maupun Kesra, termasuk untuk kegiatan keagamaan.
Baca Juga :  Itsbat Wakaf Terpadu, Lahmudin Hambali: Lindungi Tanah Wakaf dengan Kepastian Hukum

Respons Kemendagri: Perubahan Skema DAU ke Inpres

Perwakilan Ditjen Bina Keuda, Rooy Salamony, membenarkan bahwa alokasi DBH sawit akan diserahkan sesuai PP Nomor 12 dan 14. Ia juga mengungkapkan adanya perubahan skema besar DAU yang kini dialihkan ke program Instruksi Presiden (Inpres) senilai total Rp1.300 triliun.

Baca Juga :  Ucapan Selamat Ulang Tahun dan Kantor Baru BSG

Untuk mengakses dana Inpres ini, Pemda Boalemo harus mengajukan proposal melalui aplikasi KRISNA dan menyelaraskannya dengan enam program prioritas pusat, seperti Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat.

Terkait regulasi P3K dan tunjangan DPRD, Rooy menjelaskan bahwa PP Nomor 12 masih menjadi acuan, dan besaran tunjangan DPRD wajib menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Berita Terkait

Puskesmas Berlian Gaungkan Semangat “Sehat untuk Semua” di Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-62
Semarak HKN ke-62, Kader Posyandu Puskesmas Berlian Unjuk Pengetahuan
Jelang Nataru 2027, Boalemo Siapkan Strategi Jaga Pasokan dan Harga Pangan
Nostalgia Koalisi Pilkada, Lahmudin Hambali Paparkan Arah Pembangunan Boalemo di Hadapan Kader PKB
PKB Gorontalo Perkuat Konsolidasi, Muhammad Dzikyan Tekankan Politik Berdampak bagi Rakyat
Bupati Boalemo Rum Pagau Tegas: “Selamatkan Nyawa Dulu, Urusan KTP dan BPJS Belakangan!”
Puskesmas Berlian Gelar Kegiatan Tracing TB Rangkaian CKG di Desa Bongo Tua
Hot Sprint Boalemo Sukses Digelar, Agus Dulialo Dorong Pembinaan Atletik Berkelanjutan

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 10:45 WITA

Puskesmas Berlian Gaungkan Semangat “Sehat untuk Semua” di Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-62

Selasa, 10 November 2026 - 18:32 WITA

Semarak HKN ke-62, Kader Posyandu Puskesmas Berlian Unjuk Pengetahuan

Senin, 9 November 2026 - 16:41 WITA

Jelang Nataru 2027, Boalemo Siapkan Strategi Jaga Pasokan dan Harga Pangan

Minggu, 8 November 2026 - 18:03 WITA

Nostalgia Koalisi Pilkada, Lahmudin Hambali Paparkan Arah Pembangunan Boalemo di Hadapan Kader PKB

Minggu, 8 November 2026 - 17:20 WITA

PKB Gorontalo Perkuat Konsolidasi, Muhammad Dzikyan Tekankan Politik Berdampak bagi Rakyat

Berita Terbaru